Sekitar 5.000 buruh dari berbagai perusahaan di kawasan PT PIER Pasuruan berangkat ke Gedung Negara Grahadi Surabaya. Mereka akan bergabung dengan buruh dari berbagai daerah mengawal penetapan UMK 2014.

Ancaman buruh yang akan menduduki Gedung Negara Grahadi jika tuntutan tidak terpenuhi, polisi mengaku akan mengambil langkah persuasif. Pihaknya juga akan mengamankan gedung pemerintahan dan kawasan industri.

Unjuk rasa buruh besar-besaran mengawal penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota akan dijaga 2.440 personel polisi. Pengawalan juga tetap dilakukan di bawah ancaman menginap yang akan dilakukan buruh.

Ribuan buruh dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan dan Mojokerto, akan menggelar aksi demo hari ini, Rabu (20/11/2013). Massa buruh akan mengawal penetapan Umah Minimum Kabupaten/Kota 2014.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyiapkan jalan tengah untuk menyikapi persoalan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014 yang terjadi tarik ulur antara serikat pekerja (buruh) dengan pengusaha.

4 dari 38 Kota/kabupaten di Jawa Timur belum menyerahkan usulan UMK 2014. Gubernur Jawa Timur pun memberikan batas waktu hingga 20 November, dan akan meninggalkan usulan yang tidak ditandangani tripartit (Pemerintah, Apindo dan Buruh).

Buruh di Kota Surabaya ngotot usulan UMK 2014 tertinggi dibandingkan daerah lainnya di Jatim. Sebab, usulan UMK Surabaya sebesar Rp 2,2 juta, masih kalah dengan Gresik Rp 2,37 juta dan Pasuruan Rp 2,31 juta.

Usulan UMK 2014 di daerah ring I seperti Surabaya, Pasuruan, Gresik mengalami kenaikan hingga 40%. Usulan tersebut dinilai memberatkan dan Apindo hanya sanggup menaikan UMK maksimal 10%.

Usulan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014 di Surabaya maupun di daerah ring I di Jawa Timur mengalami kenaikan sekitar 30-40%. Kondisi tersebut dinilai memberatkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim.

Ribuan massa dari berbagai elemen buruh di Surabaya demo di depan gedung Grahadi. Dalam aksinya, mereka menuntut upah minimum kota (UMK) Surabaya 2014 lebih tinggi dibandingkan daerah lain.