Majelis hakim PN Tipikor menolak eksepsi mantan Bupati Dompu, NTB, Abubakar Ahmad. Persidangan terhadap Abubakar pun dilanjutkan.

Permohonan penangguhan penahanan Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat, Abubakar Ahmad, ditolak oleh majelis hakim Tipikor.

Bupati Dompu Abubakar Ahmad, terdakwa kasus korupsi APBD 2003-2005 sebesar Rp 3,5 miliar, menolak dakwaan. Surat dakwaan dinilai cacat hukum.

Bupati Dompu NTB H Abubakar Ahmad didakwa telah melakukan penyalahgunaan dana belanja tidak tersangka APBD Dompu 2003-2005. Abubakar dijerat dengan pasal pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU no 31 /99 sebagaimana telah diubah dengan uu no 20/2001 tentang pemberantasan tipikor jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dugaan penerimaan uang dari Bupati Dompu Abubakar Achmad yang melibatkan Wakil Ketua BPK Abdullah Zaini ditindaklanjuti. KPK pun memeriksa Zaini.

Polresta Pelabuhan Makassar mengamankan dua perempuan yang diduga sebagai agen pemasok perempuan untuk diperdagangkan ke Malaysia. Selain 2 perempuan ini, polisi juga mengamankan 144 orang warga Bima yang hendak ke Malaysia.

MTI menolak penangguhan penahanan Bupati Dompu Abubakar Ahmad yang diduda mengkorupsi dana APBD senilai Rp 3,5 miliar.

Mendagri memastikan akan menindaklanjuti laporan pejabat Depdagri yang menerima suap. Sementara bagi pejabat daerah akan ditindaklanjuti secara internal.

Setelah diperiksa 6 jam, Bupati Dompu NTB Abubakar Ahmad ditahan KPK. Abubakar ditahan terkait penggunaan dana APBD sebesar Rp 3,5 miliar.

Bupati Dompu Nusa Tenggara Barat, Abubakar Ahmad, diperiksa KPK sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana APBD sebesar Rp 4 miliar.