Tim Independen yang beranggotakan 9 orang merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo agar Komjen Budi Gunawan tidak dilantik sebagai Kapolri. Indonesia Corruption Watch (ICW) sangat mendukung rekomendasi tersebut.

Tim independen penuntasan polemik KPK vs Polri menyarankan Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Jokowi tak perlu takut mengambil langkah ini karena tak ada aturan tata negara yang dilanggar.

Presiden Joko Widodo siang ini memanggil 9 anggota Tim Independen penuntasan kasus cicak vs buaya jilid III. Tim Independen menyarankan Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri, tunggu apa lagi Pak Presiden?

Anggota tim inisiatif, Syafii Ma’arif, mengatakan munculnya nama Komjen BG sebagai calon Kapolri bukan atas inisiatif Jokowi. Terus itu usulan siapa ya?

Ketua Tim independen khusus menangani masalah KPK-Polri yang berjumlah 9 orang, Syafii Maarif, menyebut pengusulan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri, bukanlah inisiatif Presiden Jokowi.

Saat menjadi Wali Kota Surakarta maupun Gubernur Jakarta nama Joko Widodo tak pernah disebut memiliki rekening mencurigakan alias 'gendut'. Jokowi pun pernah mendapat penghargaan sebagai tokoh antikorupsi Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA). 

Budi Gunawan awalnya dicalonkan sebagai Kapolri oleh Jokowi. Ketika dia akan mengikuti fit and proper test di DPR, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus rekening gendut oleh KPK.

Konflik antara Kepolisian RI dan KPK mewarnai usia 100 hari Presiden Joko Widodo. Perseteruan bermula saat Presiden mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI.

Sembilan tokoh senior anti korupsi dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk meredam kisruh KPK-Polri. Namun hingga kini belum ada Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken oleh Jokowi untuk tim independen ini.

Padahal sebagai catatan, KPK memiliki rekor pemidanaan 100 persen artinya siapa pun yang dijadikan tersangka oleh KPK selama ini selalu diganjar hukuman oleh hakim.