Tim dari Polri masih menginterogasi 12 WNI yang dideportasi dari Turki karena diduga hendak bergabung dengan kelompok radikal ISIS di Suriah.

Dua belas orang WNI terduga ISIS yang dideportasi dari Turki masih menjalani interogasi di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Rencananya mereka akan dpindahkan ke Rumah Sosial Bambu Apus.

Indonesia baru saja berhasil keluar dari zona blacklist pencucian uang terkait terorisme. Di pertengahan tahun ini, akan ada penilaian lagi dan Indonesia berpeluang untuk sepenuhnya keluar dari zona rawan.

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) mengakui bahwa pihaknya tidak memiliki kekuatan guna membendung arus video ISIS di jejaring sosial. Penanganan video berisi propaganda itu baru bisa dilakukan setelah adanya permintaan pihak terkait.

Kepala Desk Koordinasi Pemberatasan Terorisme Kemenko Polhukam Ansyaad Mbai menilai penanganan terorisme dan partisipan ISIS di Indonesia tidak cukup hanya dengan pendekatan secara halus atau soft approach. Ia menilai perlu juga tindakan represif.

Polri dan jajaran terkait lainnya mulai menindak WNI yang diduga berafiliasi dengan ISIS. Menurut Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, motif WNI itu bisa saja karena ekonomi karena mereka hidup miskin di negara sendiri.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai pencegahan WNI ke Suriah terkait ISIS lebih penting daripada pencabutan status warga negaranya. Walau begitu, ia tak menolak wacana pencabutan status kewarganegaraan tersebut.

16 WNI ditahan oleh otoritas Turki karena kedapatan hendak menyeberang ke Suriah dan diduga akan bergabung ke ISIS. Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menyatakan kemungkinan 16 WNI itu akan dideportasi ke Indonesia dalam 2 hari ini.

Pemerintah saat ini tengah mengkaji sanksi apa yang pantas diberikan bagi WNI yang terlibat kelompok ISIS. Lalu apa hukuman yang pantas menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)?

Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarno Putri menghadiri acara International Conference on Terrorism and ISIS digelar di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketum Golkar Agung Laksono dan Wapres Jusuf Kalla juga turut hadir.