Beredar surat dari Polri yang menyatakan Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan bersih dari transaksi keuangan mencurigakan alias rekening gendut. Surat itu dinilai Indonesia Corruption Watch (ICW) sah-sah saja. 

Presiden Joko Widodo tak lama lagi akan memilih Kapolri yang baru. Diharapkan Jokowi bisa memilih figur yang tepat, taitu bersih dan profesional untuk memimpin insitusi Polri. 

ICW mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk berhati-hati dalam memilih Kapolri dalam waktu dekat ini. ICW pun meminta agar Jokowi melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih Kapolri mendatang. 

KPK genap berusia 11 tahun hari ini. Sejumlah pujian dan kritikan datang. Tapi satu yang pasti lembaga ini sudah menjadi ancaman bagi koruptor.

Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM memberikan remisi hari natal kepada 49 napi korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan pemberian remisi itu dan meminta agar remisi dibatalkan.

"Pemberian remisi kepada koruptor sangat disesalkan karena menunjukkan pemerintah inkonsisten dan bahkan dapat dianggap tidak punya komitmen untuk memberantas korupsi dan menjerakan koruptor," tegas ata Peneliti Hukum ICW, Lalola Easter.

Indonesia Corruption Watch mengapresiasi blusukan yang dilakukan oleh Komisi III. Namun kunjungan kerja ke berbagai lokasi itu diharapkan benar-benar membawa manfaat berupa perbaikan pelayanan, tidak hanya sekadar menghabiskan anggaran akhir tahun.

Indonesia Corruption Watch meneken MoU dengan pengurus pusat Pemuda Muhammadiyah soal pencegahan dan pengawasan korupsi. Sebagai wujud kerjasama, kedua pihak akan membentuk madrasah antikorupsi.

Rencana KPK membangun cabang di daerah diapresiasi positif. Tapi sebaiknya cabang di daerah hanya mengurus pada pencegahan saja. Urusan penindakan tetap berkoordinasi dengan Jakarta alias KPK pusat. 

Koalisi Anti Mafia Hutan menyoroti 5 Perda terkait sumber daya alam yang memberi peluang korupsi bagi kepala daerah. Koalisi juga menyoroti UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).