MA terus mencermati pemberitaan media cetak dan media elektronik tentang pengunduran diri hakim agung Ahmad Yamani. MA melansir 8 poin soal pengunduran hakim agung Yamani.

Ternyata banyak pejabat daerah di seluruh Indonesia yang terlibat kasus hukum. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyebutkan ada 474 pejabat daerah yang terlibat kasus hukum.

PN Jakpus menolak keberatan Bank BRI untuk membayar upah Nicolas S. Lamardan (74) bersama 143 karyawan PT PGNI. Hakim memerintahkan BRI untuk membayar upah mereka sebesar Rp 8 miliar.

BAKN DPR telah menyelesaikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Ada beberapa kejanggalan yang ditemukan BAKN. Berikut hasil telaah BAKN.

MA menolak upaya hukum luar biasa PK mantan Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo. Alhasil Wahyudi tetap harus menjalani hukuman selama 2 tahun karena korupsi kertas suara sebesar Rp 7,1 miliar.

Publik masih bertanya-tanya hasil verifikasi KPK terhadap jumlah kekayaan Sekretaris MA, Nurhadi. Namun Nurhadi membantah interior ruang kantor miliknya mencapai Rp 1 miliar.

Publik tengah menunggu KPK memverifikasi jumlah kekayaan Sekretaris MA, Nurhadi. KPK menilai lama atau tidaknya verifikasi sangat tergantung pada dokumen yang diberikan serta respon Nurhadi.

MA hanya bisa mendapatkan kekayaan negara dari negara, bukan dari swasta orang per orang. Memberi aset pada MA itu tidak boleh karena ini akan mengakibatkan terganggunya independensi para hakim.

Melalui stafnya, Sekretaris MA Nurhadi akhirnya melaporkan kekayaanya ke KPK. Namun berapa jumlah kekayaan Nurhadi masih belum dapat diketahui karena harus diverifikasi oleh tim KPK.

Sekretaris MA Nurhadi akhirnya melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Melalui stafnya, Nurhadi untuk pertama kalinya menyerahkan dokumen-dokumen kepemilikan hartanya.