detikNews
Memahami Sengketa Hasil Pilpres di MK
Perkara perselisihan hasil pemilu baik pileg maupun pilpres adalah perkara-perkara yang bernuansa politis.
Senin, 01 Apr 2024 15:30 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
PDIP Bakal Gugat Proses Pemilu 2024 ke PTUN
PDIP gugat proses Pemiu 2024. Djarot menegaskan isi gugatannya bukan membatalkan hasil Pemilu 2024, melainkan untuk mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi.
Senin, 01 Apr 2024 15:24 WIB
detikNews
Sengketa Pilpres dan Terobosan Hukum MK
Dalam peranannya sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi, ada peluang MK melakukan terobosan hukum dalam kasus sengketa hasil Pilpres 2024.
Senin, 01 Apr 2024 14:30 WIB
detikNews
Konsistensi Kompetensi MK dalam Sengketa Pilpres
Hakim Konstitusi generasi saat ini akan tetap menjaga dan menjunjung tinggi konsistensi kompetensi limitatif MK dalam mengadili sengketa hasil Pilpres 2024.
Senin, 01 Apr 2024 13:10 WIB
detikNews
Ahli Tim Anies Sebut KPU Harus Ubah PKPU Usai MK Ubah Syarat Capres-Cawapres
Ridwan mengatakan putusan batas usia capres ini juga tergolong putusan final mengikat. Namun, putusan ini ditujukan untuk KPU.
Senin, 01 Apr 2024 10:42 WIB
detikNews
Prabowo Hormati dan Tunggu Putusan Gugatan Pilpres di MK
Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto menghormati sidang sengketa Pilpres 2024 yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sabtu, 30 Mar 2024 08:12 WIB
detikNews
Prabowo Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK soal Gugatan Pilpres
Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan tantangan ke depan tidaklah mudah. Dirinya juga mengatakan masih menunggu hasil sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Jumat, 29 Mar 2024 20:35 WIB
detikBali
MK Disebut Tak Bisa Adili Pelanggaran Administratif Pemilu
MK disebut tak berwenang mengadili pelanggaran administratif pemilu. MK hanya berwenang menangani penghitungan suara dengan pendekatan kuantitatif.
Jumat, 29 Mar 2024 18:26 WIB
detikNews
IOJI Apresiasi MK Tolak Gugatan soal Kawasan Pesisir Jadi Wilayah Tambang
"Dalam sejarah putusan MK, Putusan Nomor 35/PUU-XXI/2023 ini merupakan landmark decision untuk perlindungan pulau-pulau kecil," kata IOJI.
Jumat, 29 Mar 2024 14:23 WIB
detikNews
Pakar Tata Negara: MK Tak Berwenang Adili Pelanggaran Administratif Pemilu
Abdul menyebut MK hanya berwenang menangani perhitungan suara dengan pendekatan kuantitatif.
Jumat, 29 Mar 2024 10:54 WIB