Polda Riau akhirnya menahan Jamal Abdilah (30) tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemkab Bengkalis sebesar Rp 230 miliar. Dalam kasus ini, tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka baru.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Riau masih terus mengusut kasus korupsi dana Bansos APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2011 dengan nilai Rp 230 miliar. Polisi akan memanggil 13 saksi dalam kasus ini.

Mendagri Tjahjo Kumolo menggandeng Bareskrim Polri untuk mengawasi pencairan dana Bansos oleh Kepala Daerah. Bukan rahasia lagi kalau jelang Pilkada banyak kepala daerah yang mencairkan dana Bansos. 

Hari ini dana APBD DKI Jakarta senilai Rp 69,28 triliun dicairkan. Angka tersebut lebih rendah dari usulan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 72,1 triliun

Mantan Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah sudah lama ditetapkan tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos). Namun hingga kini Polda Riau belum juga melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan.

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, praktik-praktik korupsi dinilai semakin marak. Lantaran para calon kepala daerah yang maju memerlukan biaya yang tentunya tidak sedikit.

Tim Intel Kejaksaan Agung bekerjasama dengan Tim Intel Kejaksaan Negeri Cibinong berhasil mengamankan seorang DPO asal Kejari Sengeti bernama Ersan Bin Majid. 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono menyebutkan surat pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri terkait penahanan Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi. Kejaksaan memang harus memberitahukan Mendageri jika ingin melakukan penahanan terhadap pejabat.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Kalimantan Barat (Kalbar) Kombes Widodo mendatangi DPR. Widodo memberi penjelasan terkait penetapan dan pemeriksaan dua anggota DPR Usman Jafar dan Zulfadhli.

Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan masukan dalam penyusunan program kerja dan anggaran untuk R-APBD, karena prosesnya rawan korupsi.