Ada 11 orang anggota Fraksi Partai Golkar yang melawan keputusan fraksinya dalam voting pengambilan keputusan pengesahan RUU Pilkada. Golkar pun akan mengambil tindakan tegas kepada 11 orang itu.

Dalam voting pengambilan keputusan pengesahan RUU Pilkada, ada 11 orang anggota Fraksi Partai Golkar yang melawan keputusan fraksinya. Sebelas orang ini mendukung pilkada langsung dengan dimotori oleh poros muda Golkar.

Sebanyak 11 anggota Fraksi Golkar memilih menentang keputusan partainya terkait voting pengesahan RUU Pilkada. Kesebelas politisi memilih opsi kesatu, Pilkada langsung dipilih melalui masyarakat.

Politisi Golkar Chairuman Harahap memilih mendukung opsi Pilkada langsung saat voting Paripurna pengesahan RUU Pilkada. Chairuman menegaskan Pilkada melalui DPRD justru kemunduran demokrasi.

Dalam voting paripurna soal RUU Pilkada, sebanyak 11 anggota Fraksi Golkar melawan sikap fraksi dengan mendukung Pilkada langsung. Poempida Hidayatulloh ikut mbalelo dari keputusan partainya.

Perpecahan di internal Partai Golkar soal RUU Pilkada terbukti dalam voting rapat paripurna yang berlangsung lewat dini hari ini. Rupanya‎ dari 84 anggota Golkar yang hadir, ada 11 yang memilih Pilkada langsung.

Anggota Fraksi Golkar Nusron Wahid bersiap memberikan suara menentang keputusan fraksinya di RUU Pilkada. Nusron yakin ada banyak anggota Fraksi Golkar lain yang memiliki keputusan sama dengan dirinya.

Jubir Golkar Tantowi Yahya yakin partainya akan solid mendukung Pilkada lewat DPRD dalam pembahasan RUU Pilkada. Dia juga menyatakan sudah ada instruksi langsung dari Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) untuk hal itu.

Fraksi Partai Golkar‎ di DPR menggelar rapat jelang sidang paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada, besok (25/9). ‎Partai ini sudah menyiapkan sanski untuk kader yang 'mbalelo' alias tidak sehaluan dengan Golkar mendukung pilkada tak langsung.

Anggota Fraksi Golkar DPR pro pilkada langsung terus bersuara menjelang pengesahan RUU Pilkada 25 September besok. Salah satunya Yorrys Raweyai, yang menyebut pilkada lewat DPRD berpotensi mengembalikan rezim otoriter.