MPI mengakui masih terdapat beberapa permasalahan yang kini sedang terjadi di sektor pertambangan, khususnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009.

Walaupun beberapa pihak telah memprediksi Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2030, harapan ini masih menyisakan pertanyaan, Benarkah Indonesia akan menjadi tuan di tanah airnya sendiri?

Pemerintah terus mendorong agar investor mau membangun pabrik pengolahan (smelter). Atas dasar itu pemerintah memberikan 'pelicin'.

Pengusaha mengklaim aturan soal peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral telah membuat stagnasi kegiatan ekspor bahan tambang.

Pemerintah telah memutuskan industri pegolahan (smelter) di sektor hilir akan juga dibatasi kepemilikan saham asing.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sangat keberatan adanya pembatasan kepemilikan perusahaan tambang asing di industri smelter dengan kewajiban divestasi sebesar 51%.

Anda warga sekitar pertambangan dan ingin menolak operasi tambang tersebut? Hati-hati, sebab bisa saja Anda dipidana karena aksi penolakan tersebut.

MK kabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap UU Mineral dan Batu Bara yang menginginkan persetujuan warga yang wilayahnya akan digunakan sebagai lokasi usaha pertambangan, kata wartawan BBC Andreas Nugroho.

Persyaratan izin eksplorasi tambang minimal seluas 5 ribu hektar dinilai merugikan warga dan pengusaha kecil. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus pasal tersebut.

Pemerintah menyatakan tidak berniat membangkrutkan perusahaan tambang terkait pengetatan ekspor tambang mentah Indonesia, seperti lewat pengenaan pajak ekspor 20%.