Ketua DPP PD Ulil Abshar Abdalla terang-terangan meminta SBY menunjuk nakhoda baru untuk menyelamatkan partai. Pernyataan tersebut loyalis Anas Urbaningrum tak begitu senang.

Penandatanganan itu harusnya diikuti 33 Ketua DPC Partai Demokrat dari kabupaten dan kota se-Sumut. Tetapi delapan pengurus tidak kunjung tiba hingga acara selesai.

Serangan Ketua DPP PD Ulil Abshar Abdalla kepada Anas Urbaningrum terus berlanjut. Ulil menyatakan bahwa dalam Rapimnas nanti, tidak akan lagi ada kewenangan Ketum PD Anas Urbaningrum.

Didera berbagai tudingan dan konflik partai, Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tampak santai. Ia beralasan sejauh ini ia masih menjadi ketum dan hubungan dengan SBY baik-baik saja.

Menjelang Rapimnas PD, internal DPP PD memanas dengan desakan penggantian Anas Urbaningrum yang diserukan Ketua DPP PD Ulil Abshar Abdalla. Tetapi keputusan akhir ada di tangan Majelis Tinggi PD.

Partai Demokrat akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional pada 17 Februari lusa di Hotel Sahid. Tapi surat undangan untuk rapat ini minus tandatangan Ketua Umum Anas Urbaningrum.

"Kami senang ada semangat baru dengan Pak SBY. Memang tidak diatur dalam AD ART, tetapi pengambil alihan itu tidak melanggar. Itu ijtihad Pak SBY, mudah-mudahan benar-benar baik," kata Ketua DPD Sultra Muhammad Endang.

Golongan Muda Demokrat ingin Ketua Majelis Tinggi PD, Susilo B. Yudhoyono, segera saja memunculkan Ketua Umum baru sebagai bagian penyelamatan partai. Meski mereka tidak permasalahkan status hukum Anas Urbaningrum.

Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) telah mengambil kewenangan kendali PD dari Ketua Umum Anas Urbaningrum. Kini wewenang Anas telah benar-benar dipangkas.

Anas Urbaningrum tak menandatangani surat undangan Rapimnas PD, menyusul pengambilalihan kendali partai oleh majelis tinggi. Namun tanda tangan Ketum DPP PD itu tetap diperlukan untuk urusan dengan pihak eksternal.