Setelah cukup lama diproses di DPR, Bamus akhirnya memutuskan mengundang Presiden SBY 12 Februari. SBY diminta menjawab usul interpelasi penyimpangan BLBI.

Pot bunga di meja resepsionis KPK menjadi korban saat mantan Deputi Gubernur BI Iwan Ridwan Prawiranata tiba. Iwan diperiksa sebagai saksi kasus aliran dana BI.

Sekitar 100 orang yang tergabung dalam Gempur menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut Menkeu Sri Mulyani menyelamatkan uang negara yang dibobol koruptor BLBI.

Dalam kasus aliran dana BI, AZA dan HY ditengarai merupakan mantan anggota DPR. Jika KPK tak segera menyeret anggota DPR aktif ke kursi pesakitan terkait aliran dana BI, dugaan kongkalikong KPK dan DPR akan semakin kuat.

Dokumen hilang. Itulah modus yang terjadi dalam proses hukum 2 produk kebijakan besar bermasalah, BPPC dan BLBI. Lantas bagaimana menangani modus operandi ini?

Tujuh koruptor BLBI dikutuk berubah menjadi monyet hitam. Alakazam! Mereka lalu diseret-seret. Mendapat perlakuan seperti itu, monyet hitam hanya bisa pasrah.

Jaksa memperpanjang waktu penyelidikan kasus BLBI karena banyak dokumen yang hilang. Alasan itu diamini mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli.

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli selama 5 jam memberikan keterangan kepada jaksa penyelidik kasus BLBI.  Menurut Rizal yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini adalah IMF.

Rumusan interpelasi BLBI sudah disampaikan DPR kepada Presiden SBY pada Senin 28 Januari 2008.

Sejumlah anggota parlemen yang tergabung dalam Shadow Gov sowan kepada Gus Dur. Tokoh NU ini minta 3.750 koruptor ditangkap.