detikNews PPP Djan Dukung Ahok, Suara ke Agus-Sylvi Bakal Gembos? Akankah keyakinan Agus terwujud atau bakal ada manuver yang membuat suara Agus-Sylvi gembos? Senin, 10 Okt 2016 13:39 WIB
detikNews Usulkan 'Capres WNI Asli', Ini Penjelasan PPP PPP mengusulkan amandemen UUD 1945 yang mengatur soal syarat menjadi Presiden harus asli WNI. Apa alasan PPP menggelontorkan usulan itu? Jumat, 07 Okt 2016 21:24 WIB
detikNews PPP Anggap Dukungan Djan dan Lulung ke Ahok Ilegal PPP kubu Djan disebut tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pasangan calon yang akan diusung dan didukung. Jumat, 07 Okt 2016 17:28 WIB
detikNews Agus-Sylvi 19,3 Persen di Survei LSI Denny JA, PPP: Ini Baru Pemanasan Pencapaian Agus-Sylvi di Survei LSI diapresiasi oleh partai pengusungnya karena pasangan tersebut sebenarnya masih 'senyap' Rabu, 05 Okt 2016 09:29 WIB
detikNews PPP: Bila Agus-Sylvi Menang Akan Sama Dengan Kemenangan SBY-JK Tahun 2004 PPP menganggap Agus-Sylvi di Pilgub DKI 2017 ibarat SBY-JK saat Pilpres 2004. TGak diduga-duga, tapi berpotensi menang. Senin, 03 Okt 2016 23:48 WIB
detikNews Dalam Mukernas, PPP Tekankan Pentingnya Anti Korupsi dan Narkoba Kepada Kader Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP masa kerja bakti 2016-2021 dibuka hari ini, Senin (3/10/2016). Senin, 03 Okt 2016 21:27 WIB
detikNews Hadiri Mukernas PPP, Agus dan Sylvi Tak Datang Bersamaan Pasangan cagub-cawagub Agus Harimurti-Sylviana Murni akan diperkenalkan ke kader PPP dalam Mukernas. Mereka pun datang tapi tak berbarengan. Senin, 03 Okt 2016 20:11 WIB
detikNews Anggota DPR Ungkap 3 Alasan Jalur Non Yudisial Tepat untuk Tragedi 1965 Pemerintah menyatakan bahwa penanganan tragedi 1965 akan diselesaikan melalui jalur non yudisial. Pendekatan ini dianggap merupakan pilihan yang lebih baik. Senin, 03 Okt 2016 17:34 WIB
detikNews 30 Hari Tangkap Orang Tanpa Status, RUU Terorisme Berseberangan dengan RKUHAP Di RUU Terorisme, aparat berhak menangkap orang dalam waktu 30x24 jam, sedangkan dalam RUU KUHAP diatur hanya selama 7x24 jam. Senin, 03 Okt 2016 11:26 WIB
detikNews PPP: Putusan MKD Tak Bisa Membuat Setya Novanto Kembali Jadi Ketua DPR Sekjen PPP Arsul Sani melihat tidak ada alasan untuk mengembalikan Setya Novanto menduduki kursi ketua DPR. Kamis, 29 Sep 2016 09:11 WIB