Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuka tiga posko untuk masyarakat agar menyerahkan satwa liar seperti kakatua jambul kuning. Sebelum dilepasliarkan, si jambul kuning akan direhabilitasi terlebih dahulu.

Masih banyaknya warga yang memelihara satwa langka seperti burung kakatua jambul kuning adalah akibat masih minimnya sosialisasi. Oleh sebab itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan bahwa sosialisasi harus gencar.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuka posko bagi warga yang ingin menyerahkan hewan langka seperti kakatua jambul kuning. Nantinya si jambul kuning akan dilepas di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menjamin warga yang sadar mengembalikan hewan langka yang dipeliharanya tak akan kena sanksi pidana. Menteri Siti bahkan membuka posko bagi warga yang ingin menyerahkan hewan langka seperti kakatua jambul kuning.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar berencana untuk bertemu dengan Jaksa Agung HM Prasetyo mengenai eksekusi lahan milik terpidana illegal logging DL Sitorus. Prasetyo menyebut eksekusi secara administratif telah dilaksanakan.

Komisi IV DPR mendukung agar kakatua jambul kuning dan satwa langka lainnya diselamatkan. Gerakan #SaveSiJambulKuning dipandang perlu agar satwa langka itu tetap terjaga kelestariannya.

Siti Nurbaya Bakar menjamin warga yang sadar mengembalikan hewan langka yang dipeliharanya tak akan kena sanksi pidana. Jadi Anda yang hendak melakukan aksi tersebut tak perlu khawatir.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menanggapi wajar wacana perombakan (reshuffle) kabinet yang ramai dibicarakan. Bagi Siti, reshuffle wajar dilakukan bila presiden punya penilaian soal performa menteri yang tidak optimal.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar akan bertemu Jaksa Agung M Prasetyo membahas rencana eksekusi lahan milik terpidana illegal logging DL Sitorus. 

Tiga menteri menandatangani Naskah Kesepahaman terkait program penyediaan lahan 9 juta hektar untuk transmigrasi. Program ini memang jadi perhatian Presiden Joko Widodo untuk membangun wilayah perbatasan.