7 Pemred yang situsnya dianggap radikal menemui pejabat Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Mereka meminta agar Kominfo membuka pemblokiran terhadap situs mereka.

Kemkominfo memblokir 22 website atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pemblokiran itu disayangkan karena tidak ada verfikasi, mana website yang memang layak diblokir.

Ansyaad Mbai menilai regulasi hukum di Indonesia belum cukup kuat untuk menindak gerakan ISIS. Hukum Indonesia baru bisa menindak ketika pelaku terbukti melakukan tindakan kriminal.

Komisi I DPR menilai pemblokiran 22 situs yang diduga terkait paham radikal atas usul BNPT sebagai suatu hal yang gegabah. Komisi I DPR pun berencana memanggil Menkominfo Rudiantara untuk menjelaskan. 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mangaku sudah melakukan penelitian dan pengkajian sebelum mengusulkan agar 22 situs yang dianggap mengajarkan paham radikal diblokir.

Menindaklanjuti permintaan dari BNPT, Kemkominfo memblokir 22 situs yang dianggap bernuansa radikal. Pemblokiran ini dikritik karena seharusnya diambil setelah ada peringatan awal terlebih dahulu.

Pro kontra mengiringi pemblokiran sejumlah situs yang dituding menyebarkan paham radikalisme. Banyak yang mempertanyakan, tak sedikit pula yang mendukungnya. Ya, publik dibuat heboh, apalagi tak ada sosialisasi di sini.

7 Pimpinan yang situsnya diblokir karena dianggap menyebarkan paham radikal mendatangi Kementerian Kominfo. Mereka ingin meminta penjelasan.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengakui pemblokiran 22 situs yang dianggap radikal bukan satu-satunya cara untuk mencegah aksi teror. Meski situs diblokir orang bisa membuat tulisan lagi di situs baru.

7 Pimpinan yang situsnya diblokir karena dianggap menyebarkan paham radikal mendatangi Kementerian Kominfo. Mereka ingin meminta penjelasan.