KPK akan mengawal proses renegosiasi blok-blok sektor mineral dan batu bara (minerba) di Indonesia. Salah satunya blok Mahakam.

KPK menemukan sejumlah sektor yang menimbulkan kerugian negara di bidang minerba. Salah satunya pada tahap renegosiasi pelaku usaha sektor ini.

KPK menemukan kerugian negara sebesar Rp 6,7 triliun dari sektor mineral dan batubara. Kebocoran pemasukan sektor Minerba karena masih banyak pelabuhan 'tikus' yang menjadi pintu keluarnya hasil penambangan liar.

Hasil kajian KPK menemukan adanya kerugian negara di dalam sektor mineral dan batubara yang besar. Nilai kerugiannya mencapai Rp 6,7 triliun yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan iuran pengusaha.

Wamen Kementerian ESDM Susilo Siswoutomo mendatangi KPK. Dia menghadiri diskusi yang diadakan KPK mengenai kecilnya pemasukan di sektor Mineral dan Batubara. 

Pemerintah Indonesia tetap melarang ekspor tambang mentah dilakukan mulai 2014. Meski saat ini ekspor tambang mentah dilonggarkan lagi.

Dalam rangka menggenjot ekspor, pemerintah melakukan revisi sementara terhadap Permen Minerba No 7 tahun 2012 terkait peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral.

Pemerintah masih memperbolehkan PT Freeport Indonesia mengekspor tambang mentahnya dari tambang di Papua tahun depan. Apa alasannya?

Pelaku usaha mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong dan memperbanyak program hilirisasi minerba melalui pembangunan industri smelter di dalam negeri.

Pemerintah mewajibkan 2014 seluruh produksi mineral wajib diolah di dalam negeri melalui smelter namun ada perusahaan skala besar enggan membangun fasilitas tersebut.