"Esensi kegagalan penanganan korupsi dibelokkan. Rezim mencoba bertahan dengan menggunakan propaganda politik ala Hitler dan Jozeph Goebbels," kata Yusril Ihza Mahendra.

Kemenkum HAM bersikukuh keputusannya mengeluarkan pengetatan syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat harus berlanjut. Bila harus mendekam di penjara karena disalahkan, Denny mengaku siap.

'Pertarungan' pemerintah yang diwakili Wamenkum HAM Denny Indrayana dan Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum 7 terpidana korupsi memanas. Denny menyindir Yusril tidak konsisten.

Wamenkum HAM Denny Indrayana mengkritik Yusril Ihza Mahendra yang berencana melakukan uji materi PP Nomor 28/2006. Bagi Denny, meminta pembatalan regulasi antikorupsi merupakan bentuk serangan balik koruptor.

Anggota Komisi Hukum DPR, Deding Ishak, meminta Menkum HAM Amir Syamsuddin legowo menerima putusan hakim PTUN yang membatalkan SK tentang pembatalan pembebasan bersyarat tujuh narapidana.

Direktur Advokasi Pukat UGM Oce Madril mengkritik putusan hakim PTUN Jakarta yang membatalkan SK tentang pembatalan pembebasan bersyarat tujuh terpidana korupsi.

Langkah Wamenkum HAM Denny Indrayana mengeluarkan kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi dituding sebagai langkah amatiran. Denny justru menyatakan tudingan itu sebagai resiko pertarungan.

Meski Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menerima gugatan tujuh terpidana kasus korupsi terkait pengetatan remisi, Kementerian Hukum dan HAM tetap mengajukan upaya banding.

Menkum HAM, Amir Syamsuddin menerima putusan PTUN Jakarta membebaskan 7 terpidana korupsi yang sudah dapat pembebasan bersyarat. Namun untuk pengetatan remisi, Amir tetap memperjuangkannya dengan upaya banding.

Keputusan pengetatan remisi Kemenkum HAM. Meski PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Bobby cs, namun Bobby memilih tetap tinggal di penjara.