Salah satu mantan petinggi JI, Abdurrahman Ayyub, berbagi cerita seputar pengalamannya selama mengikuti serangkaian kegiatan teror di Indonesia. Dia menyebut proses perekrutan masa kini berkembang pesat melalui situs-situs radikal.

Pemimpin Redaksi Grup Hidayatullah.com, Mahladi, tidak terima situsnya diblokir oleh Kominfo atas usulan BNPT. Langkah tersebut dinilainya telah mencoreng nama baik perusahaan.

Daeng Koro atau Sabar Subagyo tewas di tangan aparat gabungan Polda Sulawesi Tengah dan Densus 88/Antiteror. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Saud Usman Nasution yang sudah mengetahui hal itu enggan berkomentar banyak.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah memblokir 19 situs yang dinilai menyebarkan paham radikalisme. Meski Dewan Pers menilai pemerintah memiliki kewenangan untuk memblokir, tetapi hingga kini payung hukumnya belum kuat.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Saud Usman Nasution tengah menjadi sorotan pasca memblokir 19 situs yang dinilai bermuatan konten radikal. Dia pun buka suara perihal curahan hatinya.

Tak lama setelah menuai kritik terkait pemblokiran 22 situs yang dianggap radikal, Kominfo membentuk panel yang beranggotakan tokoh masyarakat akademisi dan juga internal kementerian. Panel ini akan dimintai masukan terkait penanganan situs negatif.

Pemblokiran 19 situs yang dianggap radikal oleh Kementerian Kominfo dianggap belum menyelesaikan masalah penyebaran paham radikalisme di Indonesia. Harus ada langkah-langkah berkelanjutan untuk menangani radikalisme di semua ruang publik.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir 19 situs yang dianggap menyebarkan paham radikal. Direktur Masyarakat Pengkajian Islam UIN Jakarta, Ali Munhanid menilai langkah Kominfo dinilai tepat.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap pemblokiran situs yang diduga terkait radikalisme oleh Kemenkominfo atas rekomendasi BNPT sebagai hal yang gegabah. Dia pun mempertanyakan alasan dua lembaga itu.

19 Situs yang dianggap radikal diblokir oleh Kemkominfo atas permintaan BNPT. Menurut pengamat masalah cyber Fahmi Fahrudin, pemblokiran oleh 'negara' itu menandakan situs-situs tersebut tak memilik self-censorship.