detikNews

Bahas RUU Penjaminan, Anggota DPR Ingin ke Italia dan Jepang

Anggota DPR yang tergabung dalam Panja RUU Penjaminan berencana untuk berkunjung ke Italia dan Jepang.

Kamis, 08 Okt 2015 17:15 WIB

detikNews

Golkar Tepis Ada RUU 'Ampuni Koruptor', PDIP: Baca Dong Pasal 10!

Golkar dan PDIP beda interpretasi soal RUU Pengampunan Nasional yang juga disebut RUU 'Ampuni Koruptor'. Golkar dianggap tak mengerti.

Kamis, 08 Okt 2015 14:16 WIB

detikNews

Tolak Revisi UU KPK!

ICW menyebut apabila sampai revisi UU KPK digolkan, maka kiamat sudah pemberantasan korupsi. ICW menyerukan untuk menolak revisi UU KPK! Setuju? Pilih Pro!

Kamis, 08 Okt 2015 10:42 WIB

detikNews

Draf RUU oleh DPR Bertentangan dengan TAP MPR Pendirian KPK

Ternyata, isi draf itu sangat bertentangan dengan Ketetapan MPR No VIII Tahun 2001 yang menjadi dasar pendirian KPK.

Kamis, 08 Okt 2015 08:03 WIB

detikNews

Ngototnya PDIP Agar Revisi UU yang 'Matikan' KPK Bisa Terwujud

PDIP menjadi salah satu partai yang ngotot agar draf revisi UU KPK yang diajukan ke Baleg DPR bisa disetujui.

Kamis, 08 Okt 2015 07:40 WIB

detikNews

PBNU: Revisi UU KPK oleh DPR Tak Logis!

PBNU menilai pasal-pasal di draf RUU KPK yang dibuat DPR sangat tidak logis.

Kamis, 08 Okt 2015 05:29 WIB

detikNews

DPR Revisi UU KPK, Puan: Kalau Sangat Urgent dan Menguatkan KPK Saya Dukung

Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menilai, jika memang sangat mendesak dirinya mendukung rencana revisi itu.

Rabu, 07 Okt 2015 23:48 WIB

detikNews

DPR Targetkan UU KPK Hasil Revisi Bisa Dipakai Komisioner Baru

DPR benar-benar tancap gas untuk merevisi UU KPK. Revisi UU ini ditargetkan bisa selesai bersamaan dengan pimpinan KPK baru.

Rabu, 07 Okt 2015 20:24 WIB

detikNews

Draf Revisi UU KPK Berasal dari Pemerintah?

Pemerintah pernah mengajukan revisi UU KPK masuk di Prolegnas 2015, namun kemudian dihentikan oleh Presiden Joko Widodo. Apakah drafnya digunakan DPR?

Rabu, 07 Okt 2015 14:57 WIB

detikNews

Kontroversi DPR: Pasal Kretek, Revisi UU KPK sampai Pengampunan Koruptor

Alih-alih meningkatkan kinerja legislasi yang dinilai rendah, tiga produk rancangan undang-undang yang kini disiapkan DPR justru memicu kontroversi.

Rabu, 07 Okt 2015 13:59 WIB