Putusan MA yang melarang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) merupakan bentuk penegasan legal bahwa sistem evaluasi akhir pendidikan di Indonesia masih banyak masalah. Untuk memperbaikinya, perlu dilakukan evaluasi total terhadap model dan sistem UN.

Trauma. Itu yang dirasakan Indah Kusumaningrum (21) saat tahun 2006 lalu diberitahu dirinya tidak lulus Ujian Nasional (UN). Bagaimana tidak, hanya gara-gara 1 mata pelajaran saja, dirinya dinyatakan tak lulus dan tak mendapat ijazah SMA yang diimpikannya.

Praktisi pendidikan Arief Rachman menyambut baik keputusan MA yang menolak kasasi pemerintah terkait UN. Selama ini UN dinilai belum memberikan rasa keadilan bagi para siswa di daerah.

Tokoh pendidikan Indonesia Arief Rachman mendukung keputusan MA yang menolak kasasi pemerintah terkait ujian nasional (UN). Membuat standar nasional boleh, asal tidak mengurangi kewenangan sekolah.

Mendiknas, M Nuh, disarankan mengajukan PK atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan agar Ujian Nasional (UN) dilarang. Sebab pelaksanaan UN berhasil meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Terbitnya putusan kasasi MA yang memenangkan para penggugat Ujian Nasional langsung ditanggapi oleh Komisi X DPR RI. Mereka akan menggelar rapat kerja dengan jajaran Depdiknas pada Kamis (26/11/2009) besok.

Sambut keputusan MA yang melarang Ujian Nasional (UN), Forum Guru Independen Indonesia (FGII) mengusulkan agar UN diganti dengan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN).

Sekitar 20 orang dari Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Gerakan Siswa Bersatu (GSB) memotong 4 buah tumpeng sebagai sukacita atas penolakan kasasi pemerintah oleh MA soal Ujian Nasional (UN).

BSNP masih mempelajari isi putusan MA yang menolak kasasi pemerintah terkait UN. Namun ditegaskan pelaksanaan UN penting untuk pendidikan nasional.

MA melarang ujian nasional yang digelar Depdiknas. Kasasi gugatan UN yang diajukan pemerintah ditolak MA.