Presiden Joko Widodo menuai kritik karena sikap tidak tegasnya menyelesaikan permasalahan KPK vs Polri. Menko Polhukam Tedjo Edhy pun pasang badan menahan kritikan Jokowi.

Bambang Widjojanto terkejut akan cepatnya penyelidikan atas kasus yang dituduhkannya. Menurut Bambang, laporan Sugianto Sabran, politisi PDIP baru dilakukan pada 19 Januari lalu. Bambang ditangkap KPK pada (23/1/2015).

LBH Jakarta menekankan sebaiknya Presiden Joko Widodo ikut turun tangan dengan memerintahkan Polri agar segera menghentikan penyidikan terhadap Bambang Widjojanto. Pasalnya, penetapan Wakil Ketua KPK sebagai tersangka dinilai janggal.

Tanpa kenal lelah, para Komisioner KPK mengajak rakyat untuk terus menjaga lembaga itu dari upaya krimininalisasi. Menko Polhukam Tedjo Edhy pun menyindir ajakan KPK sebagai bentuk kekanak-kanakan.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan Polri sebagai tersangka. Bambang akan mengajukan pemberhentian sementara sebagai pimpinan KPK.

Kegaduhan dan gesekan antara KPK dan Polri dinilai adalah kesalahan Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun diminta turun tangan untuk mendesak pimpinan tinggi Polri menyidang Budi

Proses penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di pinggir jalan raya menuai kritikan. Lalu apa alasan Bareskrim harus melakukan penangkapan di jalan raya?

Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menyatakan dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai lembaga pemberantasan hukum, peran KPK harus didukung perannya dan tidak boleh dilemahkan.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, memaparkan detik-detik saat dirinya ditangkap di jalan raya di kawasan Tugu, Depok, Jawa Barat. Menurut Bambang, ada beberapa momentum yang disebutnya mengandung cara-cara teror.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menilai penangkapan dirinya oleh petugas Bareskrim Polri sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Menurutnya penangkapannya itu lebih mirip dengan penyergapan.