Meski sedang disiapkan rusun, warga waduk Pluit tetap tak mau pindah dan takut dengan pembayaran uang muka sebesar Rp 15 juta. Mereka menuntut Pemprov DKI segera memberikan rusun hak milik.

Warga Rusun Angke Tambora gembira Wali Kota Jakarta Barat yang baru akan dilantik Jokowi di lapangan komplek mereka. Pelantikan ini diharapkan akan menjadi langkah awal peremajaan tempat tinggal mereka.

Sedikitnya 998 bangunan di Waduk Pluit sudah diratakan dengan tanah. Penggusuran tahap dua masih menunggu persiapan rusun Marunda yang bakal dihuni warga.

Sejumlah pekerja di Rusun Pinus Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur menggembok pintu utama rusun. Aksi mereka sebagai bentuk protes lantaran gaji mereka belum dibayarkan pihak pengelola Rusun.

"Di-SMS aja saya datang kok, apalagi disurati. Kalau memang penting banget, SMS aja," kata Gubernur DKI Joko Widodo menjawab pertanyaan tentang panggilan dari Komnas HAM.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menilai aneh permintaan warga soal Waduk Pluit. Permintaan tersebut adalah agar Waduk Pluit disertifikatkan atas nama warga.

Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit masih ribet. Warga sekitar Waduk Pluit mengaku ada pelanggaran HAM dan mengadukannya ke Komnas HAM. Pemprov DKI gusar, siapa sebenarnya yang melanggar HAM, apakah Pemprov DKI atau warga yang menyerobot tanah negara?

Proses pemindadahan warga pemukiman liar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, ke rumah susun belum juga tuntas. Situasi ini karena banyak kelompok warga dengan tuntutannya masing-masing.

Lahan-lahan milik negara diklaim oknum-oknum tertentu menjadi miliknya. Ulah-ulah si oknum nakal itu mengingatkan Ahok tentang cerita komunis yang merampok tanah.

Ulah oknum-oknum yang bermain tanah di Waduk Pluit dinilai sudah keterlaluan. Kelompok yang melarang warga direlokasi ke Rusun Marunda ini bermain tanah untuk dapat uang kerohiman.