Rekomendasi Tim 8 yang akan diserahkan kepada SBY harus bersikap tegas. Rekomendasi yang bersifat kompromistis hanya akan menciptakan kemarahan publik terhadap pemerintahan SBY-Boediono.

Berbagai wacana muncul sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus yang menimpa Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Bagi tim pembela mereka, SP3 atau SKP2 dianggap paling tepat.

Kuasa hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tetap meminta kasus dua pimpinan KPK nonaktif itu dihentikan. Pilihan penghentian kasus yang terbaik menurut mereka yakni dari jalur abolisi.

Polisi beranggapan apapun rekomendasi Tim 8, tidak bisa menghentikan proses hukum terhadap kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Padahal, penghentian kasus tersebut adalah bagian dari proses hukum itu sendiri.

Polisi sepertinya tetap ngotot membawa kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sampai ke pengadilan. Bagaimana tanggapan Ketua Tim 8 Adnan Buyung Nasution?

Komisi III DPR rupanya tidak satu suara saat menyimpulkan hasil rapat kerja dengan Kejaksaan Agung. Pembahasan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah pun berjalan alot dan penuh interupsi.

Tuntutan masyarakat agar Polri menghentikan penyidikan terhadap kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah makin menguat. Tidak ada salahnya jika polisi 'menyerah', apalagi Kejaksaan Agung telah menyatakan berkas Chandra masih kurang lengkap.

Tim 8 menyimpulkan Polri tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendakwa Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ke pengadilan. DPR meminta Polri memperhatikan rekomendasi Tim 8 dan tidak mencari-cari lagi kesalahan Bibit dan Chandra.

Kesimpulan Tim 8 yang mengatakan bahwa kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tidak cukup bukti dinilai sudah tepat dan objektif. Penyidik didesak agar segera melakukan penghentian.

Langkah penyidik yang terus melanjutkan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dinilai akan melanggar hak asasi manusia. Presiden SBY diminta untuk tidak tingggal diam soal ini.