Hakim agung Prof Gayus Lumbuun meminta pihak eksternal melakukan audit keuangan MA secara transparan. Atas permintaan ini, Ketua MA Hatta Ali menyambut baik hal tersebut.

Djoko Sarwoko menyatakan seperangkat meja kerja Sekretaris MA senilai Rp 1 miliar dibeli dari kocek pribadi Nurhadi. Tapi Ketua MA Hatta Ali mengaku tidak mengetahui soal meja tersebut.

Ketua MA mengaku tidak mengetahui bahwa Sekretaris MA Nurhadi belum melaporkan harta kekayaan ke KPK. Yang pasti, menurut Hatta, LHKPN merupakan kewajiban setiap pejabat negara.

Sekretaris MA Nurhadi akan melaporkan kekayannya ke KPK esok hari. Hal ini dipastikan oleh juru bicara MA yang juga Ketua Muda MA bidang Pidana Khusus Djoko Sarwoko.

Sekretaris MA Nurhadi sempat mengajukan penambahan anggaran Rp 500 miliar kepada DPR untuk periode belanja 2012. Namun DPR hanya mengabulkan Rp 405,1 miliar. Buat apa saja alokasi itu?

Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, mengingatkan dampak buruk yang mungkin timbul untuk MA akibat belum dilaporkannya kekayaan PNS nomor 1 di lingkungan MA itu. Nurhadi bisa membuat citra MA sebagai lembaga tinggi negara tercoreng.

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi belum juga melaporkan kekayaannya ke KPK hingga hari ini. Padahal sebagai pejabat negara Nurhadi wajib menyetor Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) miliknya ke KPK.

Sikap Sekretaris MA Nurhadi yang tidak melaporkan kekayaannya ke KPK membuat orang bertanya-tanya mengapa hal tersebut bisa terjadi. "Jangan-jangan ada praktik pembiaran," kata Emerson.

Kekayaan Sekretaris MA Nurhadi hingga hari ini belum dilaporkan ke KPK. Oleh sebab itu, ICW mendesak Nurhadi untuk melaporkan kekayaannya maksimal sebulan ke depan.

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi belum juga memberikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Ketua KPK Abraham Samad mengatakan akan memeriksa harta kekayaan Nurhadi.