Pengelola situs diduga terkait paham radikalisme yang diblokir oleh Kemenkominfo atas permintaan BNPT mendatangi DPR. Mereka melakukan audiensi dengan Komisi I DPR.

Kepolisian mendapati motif beberapa orang yang hendak pergi ke Suriah karena iming-iming gaji besar jika mereka bekerja untuk ISIS. Namun nyatanya, tawaran itu tidak seperti yang diharapkan.

Gerakan Pemuda Ansor langkah Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) memblokir situs-situs yang menyebarkan paham radikal dan intoleran. Apalagi, rekomendasi itu merupakan hasil dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bereaksi atas tudingan sejumlah pihak terkait pemblokiran situs-situs yang dinilai bermuatan radikal. Badan yang bermarkas di Sentul, Bogor, tersebut menyebut pemblokiran tidak begitu saja dilakukan.

Redaksi Dakwatuna akan mendatangi Kemenkominfo dan Komisi I DPR RI. Tujuan kedatangan ini sebagai bentuk protes laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa Dakwatuna masuk dalam situs radikal

BNPT menyebut situs-situs yang diblokir menyebarkan paham radikalisme seperti pro ISIS dan mengkafirkan orang lain termasuk Jokowi. BNPT juga akan mengkaji ulang permintaan 7 pemred yang meminta agar situs yang mereka kelola dibuka kembali.

7 Pemimpin redaksi situs online yang diblokir mendatangi Kominfo untuk meminta penjelasan pemerintah mengapa situsnya diblokir. Mereka kaget stigma radikal yang diberikan. Mereka berharap namanya dibersihkan hingga bersiap melakukan langkah hukum.

Ada 22 situs yang ditengarai menyebarkan paham radikal oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Situs yang diblokir itu tidak jelas alamat dan penanggungjawabnya.

Ada 22 situs yang ditengarai menyebarkan paham radikal oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Situs yang diblokir itu tidak jelas alamat dan penanggungjawabnya.

7 Pemimpin redaksi (Pemred) yang situsnya dianggap radikal menemui pejabat Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Mereka meminta agar Kominfo membuka pemblokiran terhadap situs mereka.