Pemerintah didesak untuk menghentikan UN. Putusan MA sudah jelas, harus ada perbaikan dalam penyelenggaraan UN bila hendak tetap digelar.

Ujian Nasional masih dapat dilaksanakan tetapi bukan menjadi standar utama kelulusan. Sebab, jika tidak dilaksanakan maka evaluasi pendidikan bagi perkembangan pendidikan di Indonesia akan semakin sulit memetakannya.

Pemerintah menjanjikan pelaksaan UN tahun ajaran 2009-2010 yang jauh lebih baik. Salah satunyasiswa yang tidak memenuhi standar UN 2009 bisa mengulang pada UN 2010.

MA menolak kasasi pemerintah soal UN. Meski disebutkan tidak ada larangan menggelar UN tapi disebutkan jelas harus ada perbaikan sistem pendidikan. Pemerintah harus melihat alasan tersebut.

Soal jadi atau tidaknya UN digelar menyusul keluarnya putusan kasasi MA yang melarang pelaksanaan UN, Dinas Pendidikan Kota Bandung akan menunggu keputusan pemerintah pusat.

UN dipastikan tetap akan digelar. Meski MA menolak kasasi pemerintah, UN tetap dilaksanakan dengan aturan yang sama seperti yang lalu. Tidak ada yang berubah.

Pemerintah akan mencari novum untuk upaya PK atas putusan kasasi MA yang melarang UN. Novum baru bisa disebut kuat bila pemerintah membuktikan kualitas pendidikan dari Aceh sampai Papua merata.

Ujian Nasional (UN) diharapkan tidak untuk menstandarisasi kualitas anak didik. UN seharusnya dijadikan sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan di Indonesia.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin meminta pemerintah menerima putusan MA yang membatalkan ujian nasional. Ketimpangan fasilitas pendidikan menjadikan pendidikan di Indonesia tidak pantas lagi distandarisasi secara nasional.

Meski PK atas putusan MA tentang ujian nasional bisa dilakukan, tapi pemerintah didesak untuk tidak mengajukannya. Lebih baik pemerintah mencari solusi pengganti UN secepatnya.