Ketua KPK non-aktif Antasari Azhar dicekal Kejagung berdasar surat penetapan tersangka Mabes Polri. Insiden ini seharusnya membuat KPK tak patah arang dan malah meningkatkan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi.

Kejagung mengaku penetapan status tersangka terhadap Ketua KPK non-aktif Antasari Azhar berdasarkan surat pemberitahuan dari kepolisian. "Bukan kami yang menetapkan dia sebagai tersangka, tetapi ini berdasarkan surat pemberitahuan dari Mabes Polri," kata Jasman.

Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar disebut Kejagung menjadi tersangka pembunuhan Direktur PT PRB Nasrudin Zulkarnaen. Terpilihnya Antasari menjadi Ketua KPK tak lepas dari proses seleksi di DPR.

Sebulan lebih pasca penembakan Direktur PT PRB Nasrudin Zulkarnaen, pembunuh Nasrudin bebas berkeliaran. Hingga Senin 27 April 2009, Polda Metro Jaya menangkap eksekutor Nasrudin di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ketua KPK Antasari Azhar dicekal Kejagung karena sudah ditetapkan sebagai tersangka penembakan Direktur PT PRB Nasrudin Zulkarnaen. Namun, Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji heran mengenai status tersangka Antasari itu.

Ketua KPK Antasari Azhar disudutkan dengan berita-berita dalam kasus penembakan Direktur PRB Nasrudin Zulkarnaen. Isu tentang rebutan wanita dan uang untuk penembak Nasrudin dinyatakan tidak benar.

Imigrasi telah mencekal Ketua KPK Antasari Azhar selama satu tahun. Pencekalan ini bukan persoalan serius bagi Antasari. Sebab, Antasari telah bertekad menjelaskan isu-isu yang beredar ke polisi.

Ketua KPK non aktif Antasari Azhar akhirnya buka mulut soal statusnya dalam kasus pembunuhan Direktur PT PRB Nasrudin Zulkarnaen. Hal ini sekaligus membantah pernyataan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyatakan dirinya sebagai tersangka.

Ketua KPK Antasari Azhar tidak akan mangkir dari pemeriksaan polisi. Dia siap hadir di Polda Metro Jaya diperiksa sebagai saksi hari Senin nanti.

Ketua KPK Antasari Azhar ditetapkan Kejagung menjadi tersangka kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Tapi KPK menjamin hal itu tidak mengganggu upaya pemberantasan korupsi.