Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Metro Jaya siang ini kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap guru TK Jakarta International School (JIS). Ada dua orang guru yang diperiksa penyidik siang ini.

Polda Metro Jaya memberi sinyal akan adanya tersangka dari oknum guru Jakarta International School (JIS), terkait kasus kekerasan seksual terhadap murid di sekolah tersebut. 

Kasus kekerasan seksual di TK Jakarta International School (JIS) menjadi sorotan dunia internasional. Untuk itu, Komisi DPR RI akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk membantu penyidik Polda Metro Jaya dalam menuntaskan perkara kekerasan seksual di sekolah tersebut.

Komisi III DPR mendesak Polda Metro Jaya untuk mempercepat proses penyidikan kasus kekerasan seksual TK Jakarta International School (JIS). Komisi III DPR juga meminta agar penyidik Polda Metro Jaya segera menetapkan tersangka dari pihak oknum guru.

Komisi III DPR menggelar rapat tertutup dengan keluarga korban kekerasan seksual JIS. Hadir dalam rapat ini yaitu Wakil Ketua Komisi III Al Muzzamil Yusuf, Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia Erlinda.

Polisi kembali memeriksa 3 guru TK Jakarta International School, Rabu, 2 Juli 2014. Pemeriksaan 2 guru WNA dan satu WNI ini diperiksa terkait dugaan pelecehan seksual terhadap siswa.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkomitmen melindungi para korban kasus kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta International School (JIS). Namun demikian, tak semua korban mau dilindungi oleh LPSK.

"Iya jadwal pemeriksaannya hari ini jam 10.00 di Unit PPA," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto kepada detikcom.

Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, meminta pihak kepolisian untuk segera menuntaskan kasus pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS). HIngga saat ini polisi masih terus menyelidiki kasus ini.

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat meminta pihak JIS kooperatif membantu proses penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap murid TK. JIS tak boleh menutupi data ataupun fakta terkait perkara.