Tak habis-habisnya isu miring menghantam KPK dan para pegiat antikorupsi. Salah satunya dihembuskan isu KPK menggelontorkan uang miliaran rupiah untuk LSM dan pegiat antikorupsi. 

Sidang gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan akan digelar Senin (2/2) mendatang. Sarpin Rizaldi akan menjadi hakim tunggal yang memimpin sidang tersebut.

KY meminta MA dan jajarannya untuk bertindak profesional dalam mengadili gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan. Sebab sesuai KUHAP, penetapan status tersangka tidak bisa digugat ke pengadilan.

Penanganan kasus kesaksian palsu yang dituduhkan ke Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menuai sorotan, salah satunya karena perkara ini ditangani begitu cepat.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendukung penuh rekomendasi Tim Independen (Tim 9) kepada Presiden untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Selain itu ICW juga meminta Presiden mendorong kepolisian agar melakukan gelar perkara kasus Bambang Widjojanto.

Tim Independen yang beranggotakan 9 orang merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo agar Komjen Budi Gunawan tidak dilantik sebagai Kapolri. Indonesia Corruption Watch (ICW) sangat mendukung rekomendasi tersebut.

Kuasa hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto akan melaporkan Bareskrim Polri ke Ombudsman pada Kamis 29 Januari. Pelaporan itu terkait administrasi penangkapan BW oleh Polri beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!

Menurut Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho, keterlibatan DPR itu membuat hak prerogatif presiden tampak semu.

Keharusan meminta persetujuan DPR bagi presiden dalam pemilihan Kapolri dan Panglima TNI membuat sejumlah ahli hukum dan lembaga antikorupsi bergerak.