Beredar kabar Presiden Joko Widodo marah besar kepada Pimpinan KPK Abraham Samad dan Wakapolri di Istana Bogor kemarin. Saat dikonfirmasi, Menko Polhukam Tedjo membantah hal tersebut.

Penangkapan Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri erat dikaitkan dengan sosok Komjen Budi Gunawan yang jadi tersangka kasus rekening gendut di KPK. Pihak Budi Gunawan membantah ada di belakang penangkapan itu.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menjadi sorotan. Publik geram atas penangkapan Bambang Widjojanto (BW) yang dianggap sebagai balas dendam atas penetapan Komjen Budi Gunawan, orang dekat Megawati, sesaat sebelum penetapannya sebagai Kapolri.

Meski dibebaskan, proses penyidikan kasus dugaan perintah pemberian keterangan palsu di MK yang dituduhkan ke Bambang Widjojanto terus bergulir. Tim pengacara yang ditunjuk Bambang akan mendapat suntikan kekuatan dari Biro Hukum KPK.

Isu hukum yang melibatkan petinggi Polri dan KPK membuat tensi politik meninggi. Menurut pegiat anti korupsi dari PUKAT UGM Zainal Arifin Mochtar, penangkapan BW kental pengaruh politik.

Ratusan massa dari berbagai elemen di Yogyakarta hari ini menggelar aksi demo di Polda DIY. Mereka menyatakan protes keras atas tindakan Kabareskrim yang telah melakukan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Meski dibebaskan, Bambang Widjojanto masih harus berurusan dengan kasus pemberian keterangan palsu yang dituduhkan Bareskrim Polri. Sampai saat ini, sang wakil ketua KPK itu belum mendapatkan surat panggilan untuk pemeriksaan lanjutan.

Mantan pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto menyebut bahwa penanganan kasus korupsi selalu berbau politis. Namun Bibit tidak menjelaskan lebih detil maksud kalimatnya tersebut.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto telah dibebaskan oleh Polri sekitar pukul 01.30 WIB tadi. Kini, dia memanfaatkan waktu untuk istirahat di rumahnya.

Hubungan Polri dan KPK memanas sejak ditangkapnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Sejak semalam, pasukan TNI ternyata telah bersiaga penuh untuk menghindari terjadinya gesekan antar dua instansi penegak hukum tersebut.