Presiden SBY mengatakan akan menyelesaikan kasus Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah melalui mekanisme out of court settlement (di luar pengadilan). Namun menurut ahli hukum, istilah out of court settlement ini tak dikenal dalam hukum pidana.

Presiden SBY menyampaikan bahwa kasus Chandra-Bibit akan diselesaikan dengan cara out of court settlement alias di luar pengadilan. Tapi, langkah di luar pengadilan seperti apa masih belum jelas.

Sejumlah kasus korupsi yang ditangani Polri tidak tuntas ditangani, mengecewakan dan jauh dari keinginan masyarakat. ICW pun menyarankan agar Polri tidak diberi kewenangan menangani kasus korupsi.

Gubernur Lemhanas Muladi memandang Presiden tidak perlu mengeluarkan abolisi untuk menghentikan kasus Bibit dan Chandra. Menurut Muladi, jika tidak cukup bukti, kasus Bibit dan Chandra cukup dihentikan dengan SP3.

Serahkan semuanya berdasarkan hukum dan Konstitusi. Kalau pun pejabat Polri dan Kejaksaan diduga terlibat "merekayasa" kasus Bibit dan Chandra harus dikenai sanksi. Pemberian sanksi juga murni berdasarkan peraturan perundangan bebas intervensi.

Presiden SBY meminta dirinya tidak didesak untuk mengambil langkah yang melampaui kewenangannya dalam kasus Bibit-Chandra. SBY jangan merasa tertekan namun harus responsif dengan rekomendasi Tim 8.

Komisi Pemberantasan Korupsi siap meningkatkan kasus impor sapi di Departemen Sosial (Depsos) tahun 2004-2006 ke tingkat penyidikan. Hal ini sekaligus sebagai bantahan adanya tudingan kasus tersebuat diendapkan oleh KPK.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penuntutan merupakan alternatif terbaik dalam menangani kasus yang menyangkut KPK, Kejaksaan dan Polri.

Anggota Komisi III DPR dari FPKS Nasir Jamil berharap SBY menindaklanjuti rekomendasi Tim 8. SBY diminta menyampaikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk menghentikan kasus Bibit dan Chandra.

Anggota Komisi III DPR mempertanyakan penanganan kasus Bank Century kepada KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Komisi hukum bertanya-tanya penanganan seperti apakah yang dilakukan ketiga institusi tersebut terhadap kasus ini.