Pemblokiran 19 situs yang dianggap radikal oleh Kementerian Kominfo dianggap belum menyelesaikan masalah penyebaran paham radikalisme di Indonesia. Harus ada langkah-langkah berkelanjutan untuk menangani radikalisme di semua ruang publik.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir 19 situs yang dianggap menyebarkan paham radikal. Direktur Masyarakat Pengkajian Islam UIN Jakarta, Ali Munhanid menilai langkah Kominfo dinilai tepat.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap pemblokiran situs yang diduga terkait radikalisme oleh Kemenkominfo atas rekomendasi BNPT sebagai hal yang gegabah. Dia pun mempertanyakan alasan dua lembaga itu.

19 Situs yang dianggap radikal diblokir oleh Kemkominfo atas permintaan BNPT. Menurut pengamat masalah cyber Fahmi Fahrudin, pemblokiran oleh 'negara' itu menandakan situs-situs tersebut tak memilik self-censorship.

Ketua Desk Cyber Bidang Hukum Kemko Polhukam Edmon Makarim menegaskan 19 situs yang diblokir oleh Kemkominfo tidak ditutup. Sebuah situs hanya bisa ditutup dengan putusan pengadilan.

Baku tembak antara aparat dan kelompok teroris di Pegunungan Sakina Jaya, Sulawesi Tengah pada Jumat kemarin menyebabkan satu orang kelompok teroris tewas. Disebut-sebut korban tewas adalah Daeng Koro, salah satu buron licin teroris kelompok Santoso.

Tak lama setelah menuai kritik terkait pemblokiran 22 situs yang dianggap radikal, Kominfo membentuk panel yang beranggotakan tokoh masyarakat akademisi dan juga internal kementerian. Panel ini akan dimintai masukan terkait penanganan situs negatif.

‎Polri kembali melakukan penyegaran personil. Sejumlah perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) dimutasi, seperti jabatan Kepala Detasemen Khusus 88 Polri dan sejumlah Kepala Polres (Kapolres).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap pemblokiran situs yang diduga terkait radikalisme oleh Kemenkominfo atas rekomendasi BNPT sebagai hal yang gegabah. Dia pun mempertanyakan alasan dua lembaga itu. 

Sejumlah situs yang dianggap radikal diblokir oleh Kemkominfo atas permintaan BNPT. Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan jika situs yang diblokir itu membahayakan NKRI maka harus ditindak tegas.