Mantan Ketum Golkar Jusuf Kalla ingin agar kedua kubu yang berseteru bisa islah demi masa depan Partai Beringin. Tapi, islah ini tampaknya sulit dilakukan sebelum batas pendaftaran di Pilkada pada 28 Juli mendatang.

PTUN telah memutuskan untuk memenangkan gugatan Golkar kepengurusan Aburizal Bakrie (Ical). Salah satu putusannya adalah Menkum HAM Yasonna Laoly diminta membatalkan SK terkait kepengurusan Golkar.

Penolakan Presiden Joko Widodo atas wacana revisi UU Pilkada yang diusulkan DPR memunculkan ide baru di benak Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Ke depan, dia ingin presiden tidak lagi membuat UU.

Eks Ketum Golkar Jusuf Kalla tampaknya berjuang mempersatukan Kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono demi masa depan Golkar. Namun sepertinya sudah tak ada islah dalam kamus kedua kubu.

Eks Ketum Golkar Jusuf Kalla turun tangan untuk menyelamatkan Golkar di Pilkada Serentak 2015. JK memberi isyarat ingin mempersatukan kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono.

Eks Ketum Golkar Jusuf Kalla sudah punya jurus yang diyakininya bisa membuat Golkar ikut Pilkada Serentak 2015. Jurus apa itu?

Kubu Agung Laksono tetap menggelar Rapimnas di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa (19/5) kemarin. Hasil Rapimnas itu disampaikan oleh Ketum Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono dalam 6 butir sikap.

Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR berupaya untuk merevisi UU Pilkada. Namun PDIP dan KIH kokoh menghalangi.

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay menegaskan KPU tetap menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap (incraht) terkait kepengurusan Partai Golkar.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak gugatan yang diajukan Wakil Kamal, pengurus Muktamar PPP VII Bandung 2011.