"Tegas sekali beliau mengatakan kasus Bibit-Chandra untuk tidak dibawa ke pengadilan," jelas Menkum HAM Patrialis Akbar tentang pidato Presiden SBY.

Sikap Presiden SBY terhadap kasus  Chandra dan Bibit masih belum terang benar. Namun, Presiden menginstruksikan Kapolri dan Jaksa Agung untuk melakukan penertiban dan pembenahan di institusinya.

"Opsi-nya kan hanya SP3, SKPP atau deponering. Hanya itu. Saya rasa salah satu dari itu akan presiden ambil," kata Anies Baswedan, juru bicara Tim 8.

Setelah pimpinan KPK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendadak menanggil Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD). Belum diketahui agenda pemanggilan sore ini.

Isu permintaan agar Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto mundur dari KPK tampaknya hanya isapan jempol. Saat bertemu Bibit dan Chandra di Wisma Negara, Presiden SBY sama sekali tidak meminta keduanya mundur dari KPK.

Kejagung bersedia mengikuti isyarat Presiden SBY soal penyelesaian kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah di luar sidang pengadilan. Alasannya, tindakan itu masih di dalam koridor hukum.

Presiden SBY mengatakan kasus Bibit-Chandra akan diselesaikan dengan mekanisme out of court settlement (di luar pengadilan). Dengan ini, SBY telah mengikuti koridor yang direkomendasikan Tim 8.

Presiden SBY mengatakan kasus Bibit-Chandra akan diselesaikan dengan mekanisme out of court settlement (di luar pengadilan). Yang dimaksud dengan out of court settlement adalah kasus tidak dibawa ke pengadilan.

Presiden SBY mengatakan akan menyelesaikan kasus Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah melalui mekanisme out of court settlement (di luar pengadilan). Namun menurut ahli hukum, istilah out of court settlement ini tak dikenal dalam hukum pidana.

Presiden SBY menyampaikan bahwa kasus Chandra-Bibit akan diselesaikan dengan cara out of court settlement alias di luar pengadilan. Tapi, langkah di luar pengadilan seperti apa masih belum jelas.