Kemelut pemberitaan yang menyertai penanganan kasus terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto harus dilihat lebih luas daripada hanya melalui kacamata kepastian hukum semata. Berikut catatan Denny Indrayana.

Presiden SBY menyampaikan sikapnya. Meski sempat membingungkan, namun ada satu kejelasan yang disampaikan SBY: opsi yang lebih baik adalah polisi dan jaksa tidak melanjutkan kasus Bibit-Chandra.

Presiden SBY mengatakan kasus Bibit-Chandra akan diselesaikan dengan mekanisme out of court settlement (di luar pengadilan). Yang dimaksud dengan out of court settlement adalah kasus tidak dibawa ke pengadilan.

Presiden SBY meminta staf khususnya, Denny Indrayana dan Daniel Sparringa untuk mempelajari tanggapan Kapolri dan Jaksa Agung atas rekomendasi Tim 8. Presiden SBY meminta keduanya untuk mempelajari secepatnya.

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji tidak bertemu langsung dengan SBY untuk memberikan tanggapan mereka atas rekomendasi Tim 8. Gantinya mereka cuma memberikan laporan tertulis.

Lambannya penetapan status Anggodo sebagai tersangka membuktikan Polri menyimpan banyak kepentingan dalam kasus ini. Sebab dengan bukti-bukti yang ada saat ini, tidak seharusnya aparat kepolisian mengalami kesulitan menetapkan Aggodo sebagai tersangka.

Istilah berita acara interview (BAI) yang dilontarkan Polri dalam pemeriksaan dua media massa dipertanyakan kalangan pakar hukum. BAI jelas-jelas tidak ada dalam sistem hukum di Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta melaksanakan secara hukum rekomendasi Tim 8. Sebab mayoritas harapan rakyat menghendaki presiden bersikap tegas. Rakyat sudah jenuh dengan berlarut-larutnya kasus Bibit-Chandra.

Pemanggilan dua media oleh Mabes Polri dinilai menimbulkan kesan kriminalisasi pers lebih kentara daripada upaya untuk menjerat Anggodo. Padahal seharusnya lebih tepat Polri meminta penjelasan dari KPK atau MK.

Presiden SBY dipastikan akan memberikan sikap resmi terhadap rekomendasi Tim 8 pada Senin mendatang. Pemberian sikap ini molor karena SBY ingin mengakomodasi aspirasi rakyat.