detikNews

DPR Revisi UU KPK, Puan: Kalau Sangat Urgent dan Menguatkan KPK Saya Dukung

Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menilai, jika memang sangat mendesak dirinya mendukung rencana revisi itu.

Rabu, 07 Okt 2015 23:48 WIB

detikNews

DPR Targetkan UU KPK Hasil Revisi Bisa Dipakai Komisioner Baru

DPR benar-benar tancap gas untuk merevisi UU KPK. Revisi UU ini ditargetkan bisa selesai bersamaan dengan pimpinan KPK baru.

Rabu, 07 Okt 2015 20:24 WIB

detikNews

Draf Revisi UU KPK Berasal dari Pemerintah?

Pemerintah pernah mengajukan revisi UU KPK masuk di Prolegnas 2015, namun kemudian dihentikan oleh Presiden Joko Widodo. Apakah drafnya digunakan DPR?

Rabu, 07 Okt 2015 14:57 WIB

detikNews

Kontroversi DPR: Pasal Kretek, Revisi UU KPK sampai Pengampunan Koruptor

Alih-alih meningkatkan kinerja legislasi yang dinilai rendah, tiga produk rancangan undang-undang yang kini disiapkan DPR justru memicu kontroversi.

Rabu, 07 Okt 2015 13:59 WIB

detikNews

PDIP Cs Dorong Revisi UU KPK, Seskab: Kami Pelajari

Didorong 6 fraksi yang digawangi PDIP, DPR memulai pembahasan revisi UU KPK. Pemerintah akan mempelajari dulu revisi UU KPK yang sedang dibahas DPR.

Rabu, 07 Okt 2015 13:40 WIB

detikNews

7 Pasal Pengantar Kiamat KPK

Ada 7 pasal dalam draf RUU KPK yang dikecam oleh berbagai kalangan karena dianggap sebagai pengantar kiamat KPK.

Rabu, 07 Okt 2015 11:59 WIB

detikNews

RUU 'Ampuni Koruptor' Diusulkan PDIP-Golkar-PKB-PPP

RUU Pengampunan Nasional diwacanakan bisa mengampuni para koruptor. Rancangan UU ini diusulkan oleh 4 fraksi DPR.

Rabu, 07 Okt 2015 11:07 WIB

detikNews

DPR Siapkan RUU Pengampunan Nasional, Aturan untuk Ampuni Koruptor

DPR sedang merancang Undang-undang yang bisa mengampuni tindak pidana termasuk koruptor asalkan duit hasil kejahatan itu dikembalikan ke negara.

Rabu, 07 Okt 2015 10:35 WIB

detikNews

Tak Bisa Terbitkan SP3 Bikin Kinerja KPK Maksimal Tapi Malah Diubah DPR

Selama ini, kinerja KPK di bidang penindakan sangat hati-hati karena tak diperkenankan menghentikan penyidikan. Namun, hal itu malah ingin diubah DPR

Rabu, 07 Okt 2015 09:07 WIB

detikNews

Sadap Telepon Harus Seizin Ketua Pengadilan, Bagaimana Nasib OTT KPK?

Revisi UU KPK sudah berada di Baleg DPR. Nasib OTT KPK pun terancam tinggal sejarah karena DPR mengusulkan penyadapan KPK harus seizin ketua pengadilan negeri.

Rabu, 07 Okt 2015 08:50 WIB