Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) meminta terpidana kasus suap pemilihan DGS BI Agus Condro mendapatkan berbagai remisi. Selain itu, Satgas PMH juga akan meminta agar Agus Condro ditempatkan di LP di luar Jakarta.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mendatangi Polda Metro Jaya untuk bertemu dengan terpidana kasus suap pemilihan DGS BI Agus Condro. Satgas meminta Agus Condro layak mendapat keringanan hukuman karena berani membongkar kasus korupsi.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan LPSK hari ini ke Kemenkum HAM untuk bertemu dengan Menkum HAM. Kedatangan mereka untuk membahas mengenai perlakuan hukum kepada seorang whistle blower atau pelaku pelapor.

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) menyambangi Mahkamah Agung (MA). Dalam pertemuan itu, salah satu poin yang dibahas keduanya adalah tentang whistle blower.

WikiLeaks berencana mengajukan tuntutan kepada Visa dan Mastercard karena telah memblokir donasi untuk situsnya. Tindakan kedua layanan finansial ini dinilai sebagai pelanggaran hukum dan dipengaruhi kekuasaan AS.

Panda Nababan diganjar 17 bulan penjara. Vonis ini hanya berbeda 2 bulan dari Agus Condro, sang peniup peluit. Tak pelak hakim Tipikor dikritik.

Koordinasi perlindungan antara aparat penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) buruk. Hal ini yang membuat perlindungan terhadap whistle blower tidak mumpuni.

Kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI dibongkar oleh Agus Condro. Ini dia alasan Agus 'bernyanyi' mengenai kasus itu, versi Panda Nababan.

Agus Tjondro tidak banyak membela diri dalam pledoinya di Persidangan kasus cek pelawat. Tetap dengan sikapnya sebagai whistle blower, pihak Agus meminta semangat whistle blower harus tetap digelorakan.

Meski menjadi whistle blower dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, Agus Condro tetap dituntut 1,5 tahun penjara oleh jaksa. Namun Agus tidak keberatan dengan risiko yang harus dihadapi.