Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menggunakan sistem e-budgeting untuk menjebak pemain anggaran. 

Relawan yang menamakan diiri 'Teman Ahok' dan 'Gue Ahok' ramai-ramai mengumpulkan petisi mendukung Ahok lawan 'begal' APBD 2015 saat gelaran Car Free Day, Minggu (1/3) lalu. Bagaimana tanggapan Ahok?

‎Rupanya Pemprov DKI menggunakan e-budgeting tidak hanya untuk transparansi perencanaan, penggunaan dan pengelolaan anggaran. e-Budgeting juga digunakan sebagai jebakan batman untuk para koruptor. Hal ini dijelaskan oleh Gubernur DKI Ahok.

Tepat 100 hari kepemimpinannya, Ahok dihadiahi hak angket oleh 106 anggota DPRD DKI Jakarta. Ahok siap menerima konsekuensi dari hak anggota legislatif itu, terangkum dalam 5 aksi ini:

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut adanya dana siluman APBD 2014, salah satunya pengadaan UPS nyaris Rp 6 miliar/sekolah. Ahok meminta Dinas Pedidikan DKI periode 2014 untuk buka suara.

Paripurna DPRD DKI menyepakati mengusulkan hak angket‎ untuk menyelidiki masalah APBD DKI terkait anggaran siluman. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyatakan proses anggaran di DPRD DKI sudah transparan.

Kemendagri sempat mengembalikan APBD 2015 DKI pada pekan lalu terkait masalah teknis. Sekda DKI Saefullah mengatakan pihaknya sudah memperbaiki serta melengkapi dokumen untuk dikembalikan pagi tadi ke Kemendagri.

Sehari setelah alat kelengkapan dewan disahkan, DPRD DKI langsung menggelar rapat. Rapat pertama yang digelar Badan Musyararah DPRD itu membahas RAPBD DKI 2015.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun berencana membuat sekolah-sekolah di Jakarta transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran. Seperti yang dideklarasikan oleh SMA 76 Jakarta.

SMA 76 Jakarta mendeklarasikan institusinya sebagai Good School Governance. Selain itu, sekolah di tengah permukiman padat penduduk ini juga mendeklarasikan diri menjadi sekolah antikorupsi dan sekolah akuntabel dalam mengelola BOP dan BOS.