Presiden SBY telah menandatangani Keppres pemberhentian Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Terhitung sejak Jumat (24/9) kemarin, Hendarman sudah resmi tidak lagi menjabat jaksa agung.

Mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra disarankan tetap tidak memberikan pernyataan terkait kasus Sisminbakum kepada Kejaksaan. Yusril diminta menahan diri sampai pengganti Jaksa Agung Hendarman Supandji ditemukan.

Partai Demokrat menilai putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada yang menggugurkan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Hendarman dinilai tetap sah menjabat sebagai Jaksa Agung.

Jaksa Agung Hendarman Supanjdi memastikan dirinya tidak akan hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR. Komisi III DPR pun menunda rapat tersebut hingga ada Jaksa Agung yang sah.

Sikap pemerintah mempertahankan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung, merupakan bentuk penghormatan terhadap putusan MK. Sebab, putusan itu memang melegalkan posisi Jaksa Agung.

Perbedaan tafsir soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal jabatan Jaksa Agung yang dipegang Hendarman Supandji masih terjadi hingga hari ini. Dengan tegas, Ketua MK Mahfud MD mengatakan, Hendarman bukan lagi Jaksa Agung.

Pemerintah secara resmi mengeluarkan sikap atas putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra. MK menyatakan Hendarman Supanji sudah bukan Jaksa Agung lagi. Namun pemerintah membela Hendarman.

Sebagai pembantu Presiden SBY, Hendarman Supandji tetap menunggu petunjuk atasannya itu sebelum hengkang dari posisi Jaksa Agung. Hendarman pun belum menyerahkan wewenangnya ke Wakil Jaksa Agung Darmono.

Tim pengawas Century DPR sedianya akan menggelar rapat bersama sejumlah lembaga terkait pemulihan aset Bank Century. Namun karena yang hadir bukan para kepala lembaga, rapat tersebut kembali ditunda.

Jampidsus M Amari enggan berkomentar banyak soal rencana pergantian Jaksa Agung. Amari yang masuk dalam daftar calon Jaksa Agung, masih malu-malu saat ditanya kesiapannya menjadi pengganti Hendarman Supandji.