detikNews

Anomali Pembatalan Perda

Dalam rangka perbaikan sistem pengawasan Perda ke depan, kewenangan Mendagri dan Gubernur sebaiknya dibatasi hanya untuk pengawasan preventif saja.

Kamis, 23 Jun 2016 12:02 WIB

detikNews

10 Perda Lamongan Dibatalkan Kemendagri, PAD Dipastikan Berkurang

10 Perda Lamongan dipastikan ikut dibatalkan Kementerian Dalam Negeri bersama ratusan perda lainnya. Dengan pembatalan ini, PAD dipastikan ikut berkurang.

Rabu, 22 Jun 2016 16:46 WIB

detikNews

Ini 200-an Perda di Sulawesi, Maluku dan Papua yang Dihapus Kemendagri

Jumlah Perda yang dihapus di Sulawesi, Maluku dan Papua tidak sebanyak di daerah lain. Di tiga pulau itu, hanya ada 200an Perda yang dihapus Kemendagri.

Rabu, 22 Jun 2016 09:14 WIB

detikNews

Perda yang Dihapus di Kalimantan, Mulai Pemilihan Kepdes Hingga Tambang

Khusus di Kalimantan, mayoritas Perda yang dihapus berkaitan dengan eksplorasi alam.

Rabu, 22 Jun 2016 07:50 WIB

detikNews

Ratusan Perda di Pulau Jawa Dihapus Kemendagri, ini Rinciannya

Di 6 provinsi di Pulau Jawa, Kemendagri menghapus lebih dari 400 Perda.

Rabu, 22 Jun 2016 06:53 WIB

detikNews

Ini Daftar Perda di Sumatera yang Dicabut Kemendagri

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa 3.143 Perda telah dihapus. 1.765 di antaranya dihapus oleh Kemendagri.

Rabu, 22 Jun 2016 05:28 WIB

detikNews

3.143 Perda Dibatalkan Tanpa Sosialisasi Bikin Bingung Daerah

Dengan alasan bertentangan dengan peraturan di atasnya, atau alasan menghambat investasi, Kemendagri pembatalkan 3.143 Perda.

Rabu, 15 Jun 2016 19:04 WIB

detikNews

Kemendagri Kantongi Tiga Ribu Perda Bermasalah

Kemendagri mencatat ada ribuan Perda yang bermasalah. Hal tersebut dikarenakan adanya pertentangan antara Perda dengan peraturan di atasnya.

Minggu, 05 Jun 2016 15:09 WIB

detikNews

Fahira Idris Kritik Ahok yang Bolehkan Minimarket Jual Bir

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok memberi lampu hijau minimarket boleh menjual bir walau dengan pembatasan ketat.

Rabu, 25 Mei 2016 13:02 WIB

detikNews

Ahok Jelaskan Landasan 'Perjanjian Preman': Diskresi yang Diatur Undang-undang

Ahok tak akan keberatan bila KPK meminta keterangan perihak ini. Dia mengeluarkan diskresi juga demi kepentingan umum.

Selasa, 24 Mei 2016 17:14 WIB