Apakah RUU Rahasia Negara yang mengundang kontroversi itu akan disahkan dalam masa sidang ini atau tidak? Jawabnya tergantung Presiden SBY. Jika SBY menghendaki pengesahannya diundur, sangat mungkin DPR akan menurutinya.

Selain karena substansinya yang masih bermasalah, beberapa RUU tidak perlu buru-buru disahkan karena ketidakseriusan anggota DPR. Ketidakseriusan itu terlihat dari absennya para anggota dewan dalam rapat paripurna pengesahan beberapa RUU.

Berbagai RUU yang dalam waktu dekat akan disahkan oleh DPR sebaiknya ditunda pengesahannya. Sebab banyak hal dari RUU-RUU tersebut yang masih belum matang. DPR terkesan hanya mengejar target 'cuci gudang' menjelang akhir jabatan.

UU Pemilu terbukti menimbulkan banyak persoalan dengan banyaknya pengajuan uji materi atas UU tersebut. Agar hal serupa tidak terulang maka UU Pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2014 harus segera disusun.

Penerapan pajak rokok daerah bisa memberikan pendapatan kepada daerah sebesar Rp 30-40 triliun secara keseluruhan.

Setelah diskors untuk lobi, sidang paripurna pengesahan RUU tentang Penetapan Perpu No 1/2009 Tentang Perubahan UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu tetap menemui jalan buntu (deadlock). Sidang pun ditunda pada Rabu (29/4/2009) besok.

Ketua DPR Agung Laksono membantah dirinya tergesa-gesa dalam memutus pengesahan RUU MA dalam sidang paripurna Oktober 2008 lalu. Menurutnya, ia sudah mematuhi tata tertib yang ada.

Sejumlah perguruan dan sekolah yang menolak pemberlakuan UU BHP akan mengajukan uji materi MK. Mereka menolak UU tersebut karena memperdagangkan pendidikan dan merusak moral bangsa.

Meski mendapat banyak kritikan dari masyarakat, DPR RI akhirnya mengesahkan RUU tentang perubahan kedua atas UU No 14 Tahun 1985 tentang MA. Seluruh fraksi, kecuali FPDIP, menyetujui disahkannya RUU tersebut.

Sekitar 15 mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI membuat gaduh jalannya sidang paripurna DPR. Sidang yang mengagendakan pengesahan RUU BHP terpaksa diskors.