KPK menyebut Polri menjadi lembaga terkorup di Indonesia. Menanggapi hal ini, Polri mengajak KPK untuk duduk satu meja untuk mendiskusikan hal tersebut. 

Usulan untuk pembentukan tim investigasi yang independen terhadap kasus penyerangan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Jawa Tengah, semakin menguat. Selain dari lembaga swadaya masyarakat, usulan serupa juga didukung kalangan parlemen.

Kompolnas melihat ada dua faktor penyebab lemahnya pengawasan internal di kepolisian. Berkaca dari kasus Irjen Djoko Susilo, sudah seharusnya pengawasan kini dipercayakan kepada lembaga eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.

Munculnya anggaran Polri sebesar Rp 1,8 triliun menimbulkan kritik. Pasalnya, di antara alokasi anggaran terdapat pengadaan anjing dan kuda yang harganya kelewat mahal.

Polri telah memberi lampu hijau kepada KPK untuk mengawasi penggunaan anggaran Rp 1,8 triliun yang salah satunya untuk membeli kuda dan anjing ratusan juta rupiah per ekor.

Polri mempersilakan pihak eksternal mengawasi penggunaan anggaran Rp 1,8 triliun lembaga tersebut yang diketuk DPR November 2012 lalu. IPW menyebut salah satu alokasi anggaran adalah untuk membeli kuda seharga Rp 468 juta/ekor.

Di dalam setiap tugasnya, polisi selalu dihadapkan dengan dilema dan juga ancaman jiwa. Kapolri Timur Pradopo mengibaratkan dua kaki anggota Polri berdiri di dua lokasi berbeda.

Hubungan lembaga KPK dan Polri saat ini sedang memanas. Ketegangan kedua lembaga negara penegak hukum ini mencerminkan kondisi sistem penegakan hukum di Indonesia yang mudah diintervensi.

Klausul pembentukan Dewan Pengawas KPK dimasukkan dalam revisi UU KPK. Apa alasan Komisi III DPR?

Komnas HAM menyebutkan, pengaduan pelanggaran HAM pertama dari masyarakat seluruh Indonesia ditempati Polri. Setiap tahun, rata-rata ada seribu pengaduan pelanggaran HAM dari Polri.