Angin segar bagi konsumen anak-anak. Hal ini dikarenakan hanya mainan yang berlebel SNI nantinya beredar dipasaran. Meski menguntungkan bagi konsumen, namun kebijakan ini mendapat tanggapan beragam dari pedagang.

Mulai hari ini, pemerintah memberlakukan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk sejumlah produk mainan anak. Asosiasi pengusaha mainan kecewa dan mengancam mogok. Mengapa?

Mulai hari ini, produk mainan tanpa label SNI tidak boleh lagi beredar di pasaran. Bila masih ada, maka akan dilakukan penarikan sambil pemerintah menjalankan sosialisasi.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) mencatat hanya 20% produk Indonesia yang mencantumkan label halal.

Tahun ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mendapatkan tambahan pegawai baru sebanyak 2.200 pegawai. Padahal permintaan Bea Cukai mencapai 5.000 pegawai.

Pemerintah dan DPR akan menerbitkan kitab Undang-Undang Perdagangan yang baru. Ada kewajiban untuk membayarkan pajak jual beli dari transaksi perdagangan via online.

Jelang Natal dan Tahun Baru, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperketat pengawasan peredaran barang dan jasa di pasar khususnya Jabodetabek.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan pelaku Usaha Kecil Menengah atau UKM sebagai pahlawan perekonomian Indonesia.

Untuk menjamin keselamatan anak-anak Indonesia dalam hal memilih mainan yang aman, pemerintah akan memberlakukan Standar Nasional indonesia (SNI) pada mainan anak mulai 30 April mendatang. Tapi apakah mainan yang ber-SNI pasti harganya akan lebih mahal?

Produk berlabel buatan Malaysia marak ditemui di pusat perbelanjaan Pontianak. Produk-produk tersebut belum memiliki label standar nasional Indonesia (SNI), sehingga diragukan keamanannya.