Listianing Ati resmi menggantikan posisi Lia Noer Hambali sebagai Ketua DPC PPP Kota Bandung. Posisi Lia harus diganti karena dipenjara di Rutan Kebonwaru Bandung gara-gara kasus korupsi.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung belum mengambil tindakan terkait dengan penahanan salah satu anggotanya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lia Noer Hambali.

Anggota DPRD Kota Bandung dari PPP Lia Noer Hambali dijebloskan ke Rutan Kebonwaru sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menvonis Lia selama 1 tahun pejara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan karena korupsi dana koperasi.

Mahkamah Agung menvonis Anggota DPRD Kota Bandung Lia Noer Hambali satu tahun penjara karena terjerat kasus korupsi dana koperasi APBD Kota Bandung 2001. Untuk putusan tersebut, akhirnya Lia angkat bicara. Perlu diketahui, hingga kini Lia belum juga dieksekusi.

Badan Kehormatan DPRD Kota Bandung hingga saat ini mengaku belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung yang menvonis Anggota DPRD Bandung Lia Noer Hambali selama 1 tahun dan denda Rp 50 juta atas korupsi dana koperasi.

MA menvonis Anggota DPRD Bandung Lia Noer Hambali dengan pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta karena terbukti korupsi dana koperasi. Kuasa Hukum Lia, Monang Saragih mengaku belum menerima tembusan surat putusan MA tersebut.

Mahkamah Agung memutuskan menvonis Anggota DPRD Bandung Lia Noer Hambali selama 1 tahun dan denda Rp 50 juta atas korupsi dana koperasi. Keputusan MA ini mengabulkan kasasi dari jaksa penuntut umum (JPU).

Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Arak) Jabar mendesak pengusutan kasus dugaan pembobolan Bank Jabar dan Banten (BJB). Mereka menilai BJB merupakan aset rakyat Jabar yang harus diselamatkan.

Timwas Century juga akan mengklarifikasi kepada Anas Urbaningrum.

BJB membantah melakukan penyaluran kredit fiktif pada Koperasi Bina Usaha (KBU) yang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Pihak BJB menyebut pemberian kredit terhadap koperasi tersebut memberikan keuntungan.