6 Warga Sidoarjo memohon MK menghapuskan UU yang mengatur ganti rugi lumpur Lapindo ditanggung negara khusus untuk warga di luar PAT. Sementara korban di dalam PAT menjadi tanggung jawab Lapindo namun tak juga terlunasi ganti rugi tersebut.

MK menilai pemberian ganti rugi korban lumpur Lapindo menjadi dua bagian menyebabkan ketidakadilan. Bagian pertama adalah korban yang berada di luar PAT yang menjadi tanggung jawab negara, dan bagian di dalam PAT yang menjadi tanggung jawab Lapindo.

MK menghapus Pasal 9 UU APBN TA 2013 yang mengatur soal ganti rugi lumpur Lapindo yang ditanggung negara hanya untuk warga di luar area terdampak. Apakah negara telah berlaku tidak adil?

MK membatalkan Pasal 9 ayat (1) UU No 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013. MK juga menghapus tanggung jawab perbedaan ganti rugi antara Peta Area Terdampak (PAT) dan di luar PAT.

Persoalan ganti rugi korban semburan lumpur Lapindo Porong, Sidoarjo, tidak menjadi program utama selama kepemimpinan Gubernur Jawa Timur periode 2014-2015. Pemprov tidak bisa menggunakan dana APBD untuk ganti rugi korban lumpur Lapindo.

Warga korban lumpur Lapindo yang menempati perumahan di Perum Kahuripan Nirwana Village (KNV) Sidoarjo menggelar istighosah menuntut agar sertifikat dan tanah makam segera direalisasi.

Kasus lumpur Lapindo seperti terlanjur melekat dengan Aburizal Bakrie yang tak lain Ketua Umum Golkar. Kader Golkar pun merasakan jika kasus lumpur yang tak kunjung henti ini sedikit banyak mempengaruhi suara Golkar.

Saya mewakili korban Lumpur Lapindo yang sampai saat ini ganti ruginya belum dilunasi oleh PT Minarak Lapindo, dengan ini berharap agar bisa mendapat kepastian pelunasannya.

Ratusan korban lumpur Lapindo masuk peta terdampak berkumpul di titik 42 Desa Renokenongo Porong, Sidoarjo. Mereka mendengarkan saksi ahli yang menghadiri sidang MK.

Lima orang korban terdampak lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur, menuntut pembayaran atas tanah mereka segera dilunasi negara.