Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan tak ada anak buahnya yang melakukan aksi pemindahan dana APBN/APBD ke rekening pribadi.

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan ada 50% PNS muda kaya yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Setgab koalisi belum membicarakan capim KPK. Pembicaraan di setgab koalisi tetap akan dilakukan meski takkan mengambil kesimpulan bersama.

Semangat pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat lemah dan jauh dari harapan. Hasil indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia berdasarkan data dari TII di poin 2,8, jauh di bawah Singapura, Malaysia dan Korsel.

KPK seharusnya diisi penyidik independen dengan merekrut penyidik sendiri, bukannya mengambil personel dari lembaga penegak hukum yang sudah terbentuk. Jika tak memungkinkan, pegawai dari instansi pemerintahan yang bekerja di KPK tidak dibatasi masa kerjanya.

Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) itu kesepakatan founding father bangsa Indonesia yang dituangkan ke dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 Ayat 3.

Pantas saja jika negeri ini tak pernah sepi dari kejahatan, mulai dari kejahatan kelas teri hingga kejahatan kelas kakap yang merusak bangsa.

"Hukuman untuk koruptor: di Arab Saudi - Potong tangan, di China - Potong leher, di Indonesia - Potong masa tahanan", demikian seloroh seorang teman tentang negeri yang dipenuhi paradoks ini.

Pemerintah mengakui indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia masih sangat rendah. Dari rentang angka 1-10, IPK Indonesia masih berada pada level 2,8.

Pemerintah sedang menggodok untuk menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang baru. Inpres ini diharapkan akan dapat mempercepat adanya aksi pemberantasan korupsi.