Ketua DPR Agung Laksono mengimbau masyarakat selalu waspada terhadap pihak-pihak yang berusaha menghentikan atau menunda pembahasan RUU Pengadilan Tipikor.

Panja RUU Pengadilan Tipikor dikecam. Pembahasan yang dilakukan para wakil rakyat soal Pengadilan Tipikor ini justru meminimalkan peran pengadilan yang khusus mengadili koruptor ini.

Panitia Kerja RUU Tipikor menyetujui beberapa persyaratan menjadi hakim ad hoc dan hakim karir. Salah satu syaratnya, hakim pengadilan tipikor harus melewati tahap sertifikasi dari Mahkamah Agung (MA).

Panja RUU Pengadilan Tipikor menyepakati dibentuknya pengadilan Tipikor di 33 provinsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyambut baik hal ini.

Hakim Pengadilan Tipikor tidak lagi mendapat gaji ke-13. Padahal selama tiga tahun terakhir, para hakim di Pengadilan Tipikor selalu mendapatkannya. Hal ini dinilai sebagai upaya pelemahan terhadap Pengadilan Tipikor.

Hakim Ad Hoc dan karir di pengadilan tipikor tidak mendapatkan gaji ke-13 sebagaimana pegawai di lingkungan pemerintahan pada umumnya. Tapi soal ini, Departemen keuangan punya alasan.

Ketua Pansus RUU Pengadilan Tipikor Dewi Asmara menegaskan tidak akan meminta pemerintah mengeluarkan perppu jika gagal disahkan. Sidang korupsi tetap akan dikembalikan ke Pengadilan Umum.

Gaji ke-13 yang tidak diterima hakim adhoc Pengadilan Tipikor dipertanyakan. MA selaku lembaga yang mengayomi para hakim sudah menanyakan persoalan ini ke Depkeu. Jawabannya gaji ke-13 tetap tidak akan turun.

Hakim adhoc Pengadilan Tipikor mungkin sedang bersedih. Bukan tanpa sebab, gaji ke-13 yang biasa mereka terima tidak lagi diperoleh. Apakah kerja mereka sebagai pengadil para koruptor sudah tidak dianggap penting?

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) perlu dibangun di seluruh Indonesia. Sebabnya kasus korupsi terjadi di seluruh negeri ini.