detikNews
Partai Idaman Senang Ada Usulan Presidential Threshold 0 Persen
Sebagai partai baru, Partai Idaman menyambut baik usulan presidential threshold nol persen.
Kamis, 12 Jan 2017 12:05 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Presiden PKS: Kurang Logis Bila Pencapresan Tanpa Ambang Batas
"Sederhananya, Pilkada ada threshold-nya, kurang logis kalau Pilpres tidak ada threshold," kata Presiden PKS Sohibul Iman. Berikut selengkapnya.
Rabu, 11 Jan 2017 23:19 WIB
detikNews
Wacana Presidential Threshold 0%, Hanura: Sementara Kami Sepakat
Sikap resmi Hanura akan diumumkan dalam dua pekan ke depan. Namun, keputusan sementara Hanura masih menyetujui wacana presidential threshold sebesar 0 persen.
Rabu, 11 Jan 2017 20:53 WIB
detikNews
Presidential Threshold 0%, Menkum HAM: Kita Lihat Argumentasinya
Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra mengusulkan agar presidential threshold dihapus. Menkum HAM Yasonna akan melihat argumentasi mereka.
Rabu, 11 Jan 2017 18:48 WIB
detikNews
Beda Ambisi Hary Tanoe dan Rhoma Irama Menatap Pilpres 2019
Dua ketua umum partai anyar, yakni Hary Tanoesoedibjo dan Rhoma Iraman, punya ambisi yang berbeda, khususnya soal pencalonan sebagai presiden.
Rabu, 04 Jan 2017 11:08 WIB
detikNews
Perindo Yakin Bisa Usung Hary Tanoe Capres, DPR: RUU Masih Dibahas
Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria mengatakan, dalam UUD 1945, boleh saja Hary Tanoe mencalonkan diri sebagai presiden.
Rabu, 04 Jan 2017 08:15 WIB
detikNews
Hary Tanoe Ingin Jadi Presiden, Perindo Yakin Bisa Usung Capres
Perindo menganggap ambisi Hary Tanoe menjadi presiden sebagai hal yang wajar. Partai ini pun yakin bisa mengusung capres di Pilpres 2019.
Selasa, 03 Jan 2017 16:03 WIB
detikNews
Ambisi Hary Tanoe Jadi Presiden Bisa Terganjal RUU Pemilu
Dalam draf RUU Pemilu, partai baru harus bergabung dengan partai lain jika ingin mengajukan presiden. Lalu, bagaimana dengan ambisi Hary Tanoe?
Selasa, 03 Jan 2017 13:31 WIB
detikNews
Diusulkan Bisa Diskualifikasi Capres yang Terlibat Money Politics, Ini Respons MA
Pansus RUU Pemilu mendapati usulan perluasan kewenangan untuk MA agar bisa mendiskualifikasi capres dan cawapres yang terlibat politik uang. Ini tanggapan MA.
Jumat, 16 Des 2016 22:14 WIB
detikNews
MA Diusulkan Bisa Diskualifikasi Capres yang Terlibat Money Politics
MA akan diberi kewenangan bisa mendiskualifikasi Capres dan Cawapres yang terbukti secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) melakukan politik uang.
Jumat, 16 Des 2016 10:34 WIB