Pancasila mendasari toleransi beragama, meskipun terdapat berbagai tantangan yang harus diselesaikan. Toleransi dilandasi oleh sifat dasar yang menjunjung tinggi sikap saling menghargai.

Berbagai kegiatan bertema halal semakin rutin digelar di berbagai belahan dunia. Diharapkan, sosialisasi produk halal lokal bisa meningkatkan pasar produknya. Peranan pemerintahpun sangat diperlukan untuk memfasilitasi promosi produk halal unggulan Indonesia.

Format kerja sama muslim Indonesia dan muslim China perlu model lebih permanen dan berjangka panjang. MUI pun merintis kerjasama pendidikan Islam dengan China.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyatakan mundur dari posisinya sebagai Wakil Ketua Tim Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu. Menurut Mendagri Gamawan Fauzi yang juga Ketua Pansel, Amir mundur karena desakan dari DPR.

Sampai saat ini, calon anggota KPU yang mendaftar sudah mencapai 166 orang dan 22 di antaranya perempuan. Sementara calon anggota Bawaslu yang sudah mendaftar sampai siang ini 75 orang dan 7 orang di antaranya perempuan. Untuk mencapai kuota 30 persen perempuan, KPU-Bawaslu akan jemput bola.

Keberadaan Menkum HAM Amir Syamsuddin dan Mendagri Gumawan Fauzi dalam Pansel calon pimpinan KPU dan Bawaslu mengundang reaksi keras. Dua menteri utusan Presiden SBY itu diminta mundur dari pansel.

Presiden SBY telah mensahkan SK pembentukan Panitia Seleksi calon pimpinan baru KPU (Pansel KPU) dan Bawaslu. Berikut susunan lengkap Pansel tersebut.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengakui bila ada surat dari Tim Kerja DPD AM Fatwa terkait sengketa tanah UIN Syarif Hidayatullah kepada Presiden SBY. Namun menurutnya masalah sengketa tanah tersebut telah selesai.

Anggota DPD AM Fatwa mengaku bahwa dirinya mengirim surat ke Presiden SBY terkait kasus tanah yang menyeret nama Fadel Muhammad. Fatwa bekerja atas nama Tim Kerja DPD.

Setelah dua dasarwarsa berlalu, konferensi media Islam internasional akan kembali digelar di Jakarta. Konferensi ini akan diikuti oleh 400 orang dari 14 negara dengan prioritas negara anggota OKI.