Pemerintah harus melakukan dialog dengan kelompok yang menamakan diri Negara Islam Indonesia (NII)."Negara mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk melakukan itu karena itu amanat konstitusi," kata Zuhairi Misrawi.

Keberadaan NII KW9 sudah lama dikenal akrab dengan pejabat dan penguasa. Bahkan NII KW9 tak jarang mendapat kunjungan 'khusus'. Ada apa?

Tumbuhnya kelompok atau organisasi yang tidak sesuai dengan konsep NKRI dinilai wajar. Sebab, selama ini Indonesia tidak punya pandangan yang mampu melawan ideologi radikal.

Maraknya teror bom memunculkan tudingan adanya pengalihan isu oleh pemerintah. Untuk menepis tudingan tersebut, pemerintah didesak mengungkap pelaku teror bom yang kian meresahkan.

NU mengadopsi sistem yang membangun hubungan keseimbangan dan kemoderatan dalam hal agama, politik, hak-hak sosial serta budaya. NU juga menolak segala macam ekstremisme.

Umat Islam di dunia masih dalam citra buruk karena ada tamparan terorisme yang langsung dialamatkan kepada umat Islam. Konsep Islam sesungguhnya sangat bertolak belakang dengan citra itu.

Sejumlah elemen organisasi di bawah naungan Keluarga Besar Nahdatul Ulama mendesak pemerintah untuk membubarkan Front Pembela Islam (FPI).

Di kalangan nahdiyin terjadi perbedaan sikap menyoal RUU APP. Antara PBNU dengan kaum mudanya saling berselisih pandang. Sikap PBNU yang mendukung RUU APP justru dipertanyakan.

Tidak ada alasan bagi pemerintah bersikap agar Ahmadiyah membentuk agama baru. Ahmadiyah jelas-jelas bagian Muslim karena tetap menjalankan syariat Islam.

Air merupakan hajat hidup orang banyak, masuknya pihak swasta sebagai pengelola dihadang sejumlah tokoh agama.